Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan terus mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan untuk bisa merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun 2023.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, DPRD Kota Balikpapan terus mendorong BPPDRD untuk lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menyusul adanya rencana untuk melakukan penyesuaian target PAD Kota Balikpapan tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp1,08 Triliun.
“Jadi waktu rapat pembahasan anggaran itu, mereka sudah mengutarakan itu. Mereka merasa keberatan,” ujarnya, Kamis (10/8/2023).
Dikatakannya, realisasi PAD Kota Balikpapan 2023, pada Semester I (Januari-Juli 2023) yang disampaikan ke Komisi II DPRD Kota Balikpapan, telah mencapai sekitar 40 persen lebih.
“Setiap tahun , target PAD Kota Balikpapan selalu meningkat,” paparnya.
Menurutnya, sejak 5 tahun lalu, target PAD Kota Balikpapan meningkat, dari awalnya hanya sekitar Rp400 juta, naik menjadi sekitar Rp600 juta, hingga kini hamoir menembus Rp1 triliun.
“PAD itu kurang lebih sekitar Rp400 miliar. Itu jamannya kami bersama ABS (Andi Burhanuddin Solong). Kemudian lompat menjadi Rp650 miliar dan itu tercapai. Nah, sekarang saya yakin, jangankan Rp1,08 triliun, lebih dari itu ada capaiannya, kalau mereka serius menggali potensi PAD,” jelasnya.
Sabaruddin menambahkan, upaya memaksimalkan pemasukan kas daerah masih terbatas pada sistem kontrol atau pengawasan objek pajak. Misalnya, hasil temuan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan. Masih menemukan dugaan kebocoran pajak Tempat Hiburan Malam (THM).
“Kalau mau seriusi pengawasan itu semua, memang tersentralisasi di Dispenda (BPPDRD). Pajak hiburan, pajak hotel, restoran. Itu banyak yang bisa digali. Kemudian pajak reklame yang belum maksimal,” ungkapnya.
DPRD Kota Balikpapan, lanjutnya, terus mendorong agar BPPDRD punya gagasan dan inovasi supaya bisa meningkatkan pendapatan dari objek pajak.
“Saya yakin dengan angka Rp1,3 miliar sebenarnya bisa tercapai. Karena saat ini bisa dikalkukasi, disurvei di lapangan. Bisa tercapai, bisa lebih,” tukasnya
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai ada kekhawatiran dari BPPDRD Kota Balikpapan, bahwa target itu tidak tercapai.
Untuk mendorong hal itu, Sabaruddin mengusulkan agar Pemkot Balikpapan memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal. Contohnya apresiasi untuk BPPDRD, demi memicu kinerjanya.
“Saya pikir ketika OPD bisa memenuhi target (bekerja maksimal) enggak mungkin tidak diberikan apresiasi. Makanya (diimbau) kinerja harus digenjot, khususnya OPD yang berpotensi meningkatkan PAD. Contohnya pariwisata (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) bisa digali,” tutupnya.
