PASER, Gerbangkaltim.com- Dies Natalis ke 57 Korps HMI Wati (Kohati) menggelar kegiatan syukuran dan seminar. Dengan mengahdirkan narasumber dari Bawaslu Paser dan Dinas Pengendalian Penduduk Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Pengarusutamaan Gender.
Dalam peringatan Dies Natalis Kohati ke 57. Ketua KOHATI Paser Misliyah mengatakan dilaksanakan nya kegiatan bertujuan untuk silaturahmi dengan pengurus dan anggota HMI Wati dan mahasiswa perempuan yang ada di Kabupaten Paser.
Kegiatan itu dilaksanakan pada minggu (24/9) di Aula Kementrian Agama.
“Kegiatan seminar yang kami laksanakan dalam rangka Dies Natalis Kohati ke 57 dan semoga kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi kita antara mahasiswa dengan instansi pemerintah daerah,” kata Misliyah.
Dalam seminar mengangkat tema ” Perempuan Demokrasi dan Kesadaran Berpolitik”. Diharapkan output kegiatan tersebut dapat memberikan peningkatan partisipatif perempuan dalam tahun tahun politik dan ia berharap juga dengan kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap demokrasi dan politik.
“Dalam kegiatan ini kita ingin memberikan pemahaman tentang peran perempuan dalam politik dan demokrasi, jadi tidak semata mata bicara pada politik praktisnya, tapi bagaimana mereka dapat memahami tetang peran partisipasinya dalam demokrasi dan politik yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Narasumber pertama dari Dinas Pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) Rusnawati mengingatkan bahwa pentingnya mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh Indonesia.
“Pembangunan gender harus dapat memberikan kesamaan atau kesetaraan apa lagi saat ini memasuki tahun politik, sehingga ia berharap peran perempuan secara sosial, pembangunan dan politik bisa berjalan sama rata sehingga tidak mengganggu dan merugikan pihak mana pun,” ungkapnya.
Penjelasan tersebut juga dikuatkan dengan perda 5/19. Perbup 59/20 yang intinya bahwa konsep gender mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Ketua Bawe Paser Rusnawati mendorong agar perempuan tidak cepat cepat memutuskan nikah muda karena akan berdampak buruk dengan kesehatan dan bisa merusak mental regenerasi dimasa mendatang.
Kemudian ditempat yang sama dari Bawaslu Paser Firman mengatakan bahwa dalam perspektif dalam penyelenggara pemilu ada 3 yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.
“Jika dalam KPU sebagai lembaga penyelenggara maka kami dari bawaslu sebagai pengawas pemilu selama tahapan pemilu itu berjalan,” terangnya.
Memasuki tahun politik saat ini ia dalam pengawasannya bahwa sesuai penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan sebagai bakal calon. legislatif.
“Bahkan dalam pemilu 2019 dirinya melakukan survey dan hasilnya 38 persen perempuan tidak tertarik dalam dunia politik dan tidak tertarik masuk partai politik,” kata firman
Sehingga dirinya menjadikan hasil survey saat itu sebagai gambaran bagaimana agar Bawaslu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pesta demokrasi pada pemilihan umum tahun 2024.
“Semua harus terlibat dalam penyelenggaraan pemilu atau pesta demokrasi khususnya perempuan, karena secara statistik jumlah perempuan itu 48 persen dari data pemilih yang ada, sehingga sangat menentukan,” katanya.
ia juga berharap peran kohati dan perempuan secara umum tidak hanya menjadi pemilih dalam pemilu tapi juga ikut memantau proses pemilu tersebut.
“Dalam waktu dekat kita akan membentuk pengawas TPS sebanyak kurang lebih 8 ratus pengawas TPS, kita berharap Kohati dan perempuan ikut bergabung dalam pengawasan TPS, setidak tidaknya bisa menjadi informan jika melihat adannya pelanggaran,” tutupnya. (Once)
