Dugaan Akses Ilegal, Polri Gelar Sidang Etik Terhadap EHS
JAKARTA, Gerbangkaltim.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara transparan. Hal itu diwujudkan melalui gelaran Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap personel berinisial EHS di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026) mulai pukul 09.00 WIB.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa persidangan internal tersebut merupakan langkah konkret institusi dalam menjaga akuntabilitas serta marwah organisasi Bhayangkara.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta.
Majelis Sidang KKEP dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Sementara jajaran anggota komisi diisi oleh Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Diduga Lakukan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal
Dalam perkara ini, EHS menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan praktik akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran tersebut disinyalir terjadi saat yang bersangkutan mengemban jabatan sebagai Kabagmon maupun Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Brigjen Pol. Trunoyudo menekankan bahwa Polri berpegang teguh pada asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), di mana setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang pangkat maupun jabatan strategis yang pernah diemban.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” tegasnya.
Diawasi Kompolnas Guna Jamin Objektivitas Persidangan
Untuk menjamin objektivitas dan keseimbangan proses hukum, sidang menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pihak pembela serta dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri selaku penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai pengawas eksternal guna memantau jalannya persidangan secara langsung.
Hingga keterangan resmi disampaikan, rangkaian persidangan masih terus berjalan. Divisi Humas Polri memastikan hasil akhir serta putusan resmi Sidang KKEP akan diumumkan secara terbuka kepada publik setelah seluruh tahapan pemeriksaan rampung.
Sumber: Divisi Humas Polri
BACA JUGA
