Balikpapan, Gerbangkaltim.com -Harga minyak goreng sempat melonjak tinggi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan menjadi langka. Namun, Pemerintah mengantisipasi dengan memberlakukan kebijakan harga minyak goreng Rp 14 ribu seluruh Indonesia.
Ketika Pemerintah menurunkan harga minyak, justru persediaan barang dibeberapa pasar tradisional maupun pasar riteil kosong. Hal ini yang menjadi keluhan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Balikpapan Muhammad Najib menanggapi mengenai kelangkaan minyak goreng yang terjadi dipasaran, seharusnya hal ini tidak terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar bisa sidak ke lapangan.
“Tolong segera sidak distributor. Kasihan masyarakat. Mulailah Pemerintah turun ke masyarakat. Kalau murah barangnya nggak ada sama saja,” jelasnya, Kamis (25/2/2022).
Bung Najib sapaan karibnya mengatakan, Pemerintah harus mencari tau penyebab kesulitan masyarakat untuk memperoleh minyak goreng. “Saya khawatir siapa tau distributor atau penjual menimbun,” serunya.
Ia pun menyampaikan, jika sebentar lagi umat islam akan menuju bulan Ramadhan tentunya kebutuhan masyarakat untuk bahan pangan cukup meningkat. Apalagi bagi warga yang berjualan makanan. Dengan kelangkaan minyak atau kenaikan harga minyak sangat berdampak terhadap masyarakat.
“Segera sidak dan tindak tegas. Kasihan masyarakat. Sudah sulit karena adanya Pandemi Covid-19, jangan di sulitkan lagi dengan hal ini,” ucapnya.
Seperti di ketahui, beberapa bulan lalu Pemkot Balikpapan bekerjasama dengan salah satu perusahaan distributor minyak di Balikpapan melakukan operasi pasar minyak. Sebenarnya, hal ini baik digelar kembali sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan terbantu oleh Pemerintah. “Ayo pemerintah melalui dinas terkait dan stackholder dapat bersinergi membantu masyarakat,” ungkapnya.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini menghimbau kepada agen, distributor, retail atau sebagainya agar tidak menimbun minyak atau bahan pangan lainnya, supaya masyarakat tidak terbebani dan panik. “Pemerintah harus tegas dalam menyikapi hal ini (penimbunan),” pungkasnya.(nik)
