IESR Desak Investigasi Terbuka Usai Listrik Jawa Padam

IESR mendesak pemerintah dan Kementerian ESDM melakukan investigasi transparan terkait pemadaman listrik di sistem Jawa-Madura-Bali yang terjadi pada 9–10 Juni 2026.

Gerbangkaltim.com, Jakarta – Pemadaman listrik Jawa 2026 menjadi sorotan serius setelah Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan keandalan sistem kelistrikan nasional menyusul gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada 9–10 Juni 2026.

Dalam pernyataan resminya, IESR menilai gangguan pada satu pembangkit atau elemen jaringan dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) seharusnya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman berskala luas. Menurut lembaga tersebut, sistem kelistrikan nasional telah dirancang dengan cadangan daya, sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang bertujuan menjaga keandalan pasokan listrik.

Karena itu, IESR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan guna mengungkap penyebab utama gangguan yang memicu pemadaman. Hasil investigasi tersebut dinilai perlu dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan pembelajaran untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai pemadaman yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor industri. Menurutnya, kompensasi yang diberikan kepada pelanggan belum tentu sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat terganggunya aktivitas ekonomi dan layanan publik.

IESR menduga terdapat sejumlah faktor yang berpotensi memicu gangguan pasokan listrik, mulai dari rendahnya cadangan daya pembangkit, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron, hingga persoalan pada jaringan transmisi. Salah satu dugaan yang mencuat adalah berkurangnya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sistem Jawa-Bali sehingga kapasitas operasi pembangkit tidak berjalan optimal.

Menurut IESR, keterlambatan pengiriman batu bara tersebut diduga berkaitan dengan tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan. Kondisi ini disebut telah menjadi perhatian pelaku industri sejak beberapa bulan sebelumnya karena berpotensi memengaruhi rantai pasok energi nasional.

Lebih jauh, IESR menilai insiden pemadaman listrik ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap ketahanan sistem kelistrikan Indonesia. Kebutuhan listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan industri, ekspansi pusat data, dan percepatan elektrifikasi di berbagai sektor. Dalam kondisi tersebut, pasokan listrik yang andal menjadi kebutuhan mendasar bagi perekonomian nasional.

Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap pembangkit berbahan bakar fosil dan sistem kelistrikan yang terpusat dapat meningkatkan risiko gangguan pasokan energi. Untuk mengurangi kerentanan tersebut, IESR mendorong percepatan pembangunan energi terbarukan, penguatan jaringan transmisi dan distribusi, modernisasi sistem proteksi, serta pengembangan smart grid.

Selain itu, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk meningkatkan ketahanan pasokan listrik di tingkat pelanggan.

IESR juga meminta pemerintah mempercepat implementasi program energi terbarukan, termasuk target pengembangan 100 gigawatt PLTS yang sebelumnya dicanangkan pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari risiko krisis kelistrikan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Menurut IESR, investigasi independen berbasis data menjadi kunci untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem kelistrikan nasional yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi Indonesia.