Kaltim Tak Masuk Prioritas Karhutla Nasional, Ketua PJI Apresiasi Kolaborasi Daerah

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Kalimantan Timur (Kaltim) tidak masuk dalam daftar lima provinsi yang menjadi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional. Kondisi tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kaltim, Jerison Togelang.

Jerison menilai tidak masuknya Kaltim dalam daftar prioritas menunjukkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri berjalan cukup baik.

“Ini kabar baik bagi kita semua. Kami mengapresiasi kerja keras pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta TNI dan Polri yang selama ini bersiaga mencegah dan menangani karhutla di Kaltim,” ujar Jerison Togelang, yang akrab disapa Bucek.

Daftar lima provinsi prioritas tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi dalam Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Kristomei menyebut penanganan karhutla saat ini difokuskan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Sebelumnya terdapat enam provinsi yang menjadi perhatian pemerintah. Namun, Riau kemudian dikeluarkan dari daftar setelah tidak lagi ditemukan kemunculan titik api.

“Awalnya enam provinsi, Bapak, tapi di Riau sudah kami keluarkan karena di Riau tidak ada pemunculan titik api lagi,” kata Kristomei dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Kristomei, kondisi karhutla di Sumatera Selatan dan Jambi masih mengalami peningkatan, meski belum dalam skala signifikan.
BNPB juga menyebut adanya pembaruan metode penghitungan karhutla dengan memanfaatkan citra satelit.

Langkah tersebut dilakukan sejak Kristomei dilantik sebagai Kepala BNPB pada 15 Oktober 2026.

Pemantauan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kristomei juga menyebut dirinya bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat melakukan peninjauan langsung terhadap operasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca. Sejak 20 Oktober 2026, penyemaian menggunakan dry ice atau es kering telah dilakukan sebanyak lima sorti dengan total 3.900 kilogram.

Untuk wilayah Sumatera Selatan, sebanyak 800 kilogram dry ice disemai dalam satu sorti. BNPB melaporkan operasi tersebut diikuti penurunan konsentrasi PM2,5 dan peningkatan jarak pandang di Palembang.

Meski demikian, Kristomei tidak merinci periode pengukuran maupun besaran perubahan konsentrasi PM2,5 yang disampaikan dalam laporan tersebut. Karena itu, dampak langsung operasi modifikasi cuaca terhadap kualitas udara masih perlu dilihat berdasarkan data teknis dari BMKG dan instansi terkait.

Bagi Jerison, kondisi Kaltim yang tidak masuk dalam wilayah prioritas bukan berarti ancaman karhutla telah sepenuhnya hilang.

Ia meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat tetap mempertahankan kewaspadaan, terutama dalam mencegah munculnya titik api baru.

“Kolaborasi lintas unsur ini harus terus dipertahankan. Jangan sampai karena Kaltim tidak masuk daftar prioritas, kewaspadaan justru menurun,” katanya.

Jerison juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurut dia, kelalaian kecil dalam penggunaan api dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

“Kaltim aman dari daftar prioritas itu kabar baik, tapi bukan alasan untuk berpuas diri. Api kecil hari ini bisa jadi bencana besok. Mari kita jaga bersama, jangan bakar lahan, karena hutan Kaltim adalah titipan untuk anak cucu kita,” tegas Bucek.