Kapolda Kaltim Wanti-Wanti Isu BBM dan Demo, Minta Jajaran Siaga

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro saat memberikan arahan kepada jajaran terkait antisipasi isu strategis, termasuk BBM dan rencana aksi demonstrasi di Kalimantan Timur.

Gerbangkaltim.com, Balikpapan — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) meningkatkan langkah antisipatif terhadap berbagai isu strategis yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi dinamika yang berkembang, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.

Arahan tersebut disampaikan dalam agenda internal kepolisian pada Senin (13/4/2026). Endar menyoroti kondisi global yang semakin kompleks akibat konflik internasional, yang berdampak langsung pada sektor ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Dampak tersebut, menurutnya, dapat merembet pada stabilitas keamanan di daerah jika tidak diantisipasi secara matang.

“Situasi global saat ini sangat dinamis dan sulit diprediksi. Kita harus siap menghadapi dampaknya terhadap stabilitas keamanan di wilayah,” ujarnya.

Di tingkat nasional, sejumlah isu sensitif turut menjadi perhatian, mulai dari persoalan bahan bakar minyak (BBM), reformasi Polri, isu hak asasi manusia (HAM), korupsi, hingga wacana Reformasi Jilid 2. Endar menilai isu-isu tersebut memiliki potensi memicu gejolak sosial apabila tidak dikelola dengan baik.

“Jika tidak dikelola secara tepat, isu-isu ini dapat berkembang menjadi gangguan kamtibmas bahkan memicu delegitimasi pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, di level daerah, Kalimantan Timur menghadapi tantangan tersendiri sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejumlah persoalan seperti kelangkaan BBM, konflik lahan di kawasan IKN, hingga isu lingkungan menjadi perhatian serius aparat keamanan.

Selain itu, Polda Kaltim juga diminta mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim.

Kapolda menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur yang kini menjadi sorotan nasional hingga internasional.

Untuk itu, ia menginstruksikan sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan pengendalian persepsi publik, peningkatan patroli siber, serta penanggulangan penyebaran hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi.

“Kita harus mampu mengelola ruang publik dan media dengan baik, serta waspada terhadap hoaks dan teknologi manipulatif seperti deepfake,” jelasnya.

Pengawasan distribusi BBM juga menjadi perhatian utama. Aparat diminta memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kepanikan masyarakat.

“Pastikan distribusi BBM aman, awasi potensi penimbunan, dan edukasi masyarakat agar tidak panik,” katanya.

Selain itu, Endar menekankan pentingnya deteksi dini melalui fungsi intelijen serta kesiapan menghadapi situasi kontinjensi. Dalam menghadapi aksi demonstrasi, pendekatan humanis tetap harus menjadi prioritas utama.

“Kedepankan pendekatan berbasis kepercayaan dalam setiap penanganan aksi,” tambahnya.

Di akhir arahannya, Kapolda mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Ia menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber permasalahan di masyarakat.

“Anggota tidak boleh menjadi trouble maker. Jaga nama baik institusi Polri,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan menjaga stabilitas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan kepercayaan.