Karo SDM Polda Kaltim Pimpin Assessment PNBP Pemkab Kutim

Karo SDM Polda Kaltim saat memimpin pembukaan kegiatan Assessment Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemkab Kutai Timur TA 2026 di Mapolda Kaltim, Balikpapan.

BALIKPAPAN, Gerbangkaltim.com – Guna memastikan tata kelola administrasi dan akuntabilitas keuangan daerah berjalan optimal, Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Assessment Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026. Agenda strategis tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Kaltim di Balikpapan.

Pelaksanaan assessment ini menjadi pilar penting dalam mengevaluasi serta menilai berbagai aspek teknis maupun administratif yang berkaitan dengan pengelolaan PNBP di lingkungan Pemkab Kutai Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh prosedur penerimaan negara nontajak telah sesuai dengan regulasi, mekanisme hukum, dan kriteria teknis yang berlaku.

Proses penilaian dan uji kelayakan ini dirancang secara komprehensif guna menghadirkan hasil evaluasi yang objektif, transparan, serta akuntabel. Melalui pelibatan jajaran Biro SDM Polda Kaltim, setiap tahapan seleksi dan pengujian instrumen PNBP diharapkan dapat menyaring potensi SDM dan tata kelola yang profesional demi mendukung pembangunan daerah di Kutai Timur.

Melalui agenda ini, Polda Kaltim menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) serta memperkuat sinergi interlembaga antara kepolisian dan pemerintah daerah. Evaluasi yang terukur menjadi kunci utama dalam meminimalisasi potensi penyimpangan administrasi di sektor pengelolaan keuangan negara.

Karo SDM Polda Kaltim menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi keuangan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan bergulirnya uji kelayakan ini, diharapkan tata kelola PNBP Pemkab Kutai Timur untuk TA 2026 semakin tertib, efisien, dan memberikan dampak positif langsung bagi kemajuan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

Langkah preventif dan konstruktif yang diinisiasi Polda Kaltim ini juga membuktikan komitmen kepolisian dalam mengawal prinsip-prinsip akuntabilitas publik, sehingga integritas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kalimantan Timur terus terjaga secara berkelanjutan.