Ketahanan Pangan Kampung Berau Jadi Prioritas, DPMK Pacu Lahirnya Kampung Mandiri

Gerbangkaltim.com, Tanjung Redep – Ketahanan Pangan Kampung Berau menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). Selain memperkuat sektor pangan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan status kampung menjadi kampung mandiri melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan di setiap wilayah.

Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa pembangunan kampung saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kampung harus mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah penguatan sektor ketahanan pangan. Pemerintah mendorong seluruh pemerintah kampung untuk memanfaatkan Dana Desa, termasuk alokasi minimal 20 persen yang diprioritaskan bagi sektor tanaman pangan dan pengembangan komoditas lokal.

Menurut Tenteram, penguatan ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan kampung menghadapi berbagai tantangan, sekaligus mendukung kebutuhan pangan masyarakat di masa mendatang.

“Ketahanan pangan menjadi isu yang sangat penting sekarang. Kampung harus mampu mempersiapkan diri, termasuk menyediakan kebutuhan pangan lokal seperti beras, ikan, telur, dan komoditas lainnya agar nantinya bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Meski pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Berau belum berjalan secara menyeluruh, DPMK meminta setiap kampung mulai melakukan berbagai persiapan agar nantinya mampu menjadi pemasok kebutuhan pangan lokal ketika program tersebut diterapkan.

Untuk mencapai target tersebut, DPMK menilai kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi faktor yang sangat penting. Sinergi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Pangan, hingga Dinas Perkebunan diperlukan agar pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan berjalan lebih optimal.

“Kalau membangun kampung itu harus dikerjakan bersama. Tidak bisa hanya DPMK sendiri, tetapi perlu kolaborasi dengan berbagai pihak agar hasilnya maksimal,” kata Tenteram.

Selain memperkuat ketahanan pangan, DPMK juga terus mengejar peningkatan status kampung. Saat ini Kabupaten Berau telah memiliki 19 kampung berstatus mandiri, dan jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan desa.

Optimisme tersebut didukung dengan peningkatan infrastruktur dasar di sejumlah kampung. Salah satunya di Kampung Punan Malinau, yang kini telah menikmati layanan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk melayani 34 rumah warga. Sementara pembangunan sistem penyediaan air bersih di kampung tersebut juga hampir selesai.

Tidak hanya itu, DPMK juga mendorong setiap kampung memiliki produk unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Produk lokal diarahkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dikembangkan melalui proses hilirisasi sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, Kampung Punan Malinau terus mengembangkan potensi madu sebagai produk unggulan. Di kampung lain, pengembangan komoditas kakao dan hasil perkebunan juga terus didampingi agar mampu menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan berpeluang masuk dalam e-katalog pemerintah.

“Kami ingin setiap kampung memiliki produk unggulan yang kuat. Tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga memiliki produk olahan sehingga nilai ekonominya lebih tinggi, bahkan bisa masuk ke e-katalog pemerintah,” tutup Tenteram.

Melalui strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau berharap pembangunan kampung tidak hanya meningkatkan status administrasi, tetapi juga mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, serta memiliki ketahanan pangan yang kuat sebagai fondasi pembangunan daerah.