Otorita IKN Bentuk 7 Klaster Hadapi Ancaman Karhutla

Petugas gabungan melakukan pemantauan dan penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara sebagai bagian dari sistem pengendalian karhutla berbasis tujuh klaster.

NUSANTARA, Gerbangkaltim.com – Karhutla IKN menjadi perhatian serius Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan memperkuat sistem pengendalian melalui kolaborasi lintas lembaga. Memasuki musim kemarau 2026, Otorita IKN menerapkan strategi pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.

Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah membentuk Satuan Reaksi Cepat Multi Pihak Pengendalian Karhutla. Satuan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Otorita IKN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, pemerintah desa dan kelurahan, perusahaan, organisasi lingkungan, hingga relawan.

Kelompok relawan yang terlibat di antaranya Masyarakat Peduli Api, Mitra Polhut, serta relawan pemadam kebakaran.

Keterlibatan banyak pihak tersebut dirancang agar penanganan kebakaran tidak berhenti pada respons ketika api sudah membesar. Pengawasan dan pencegahan dilakukan sejak awal dengan mengandalkan koordinasi di tingkat lapangan.

Untuk mempercepat pergerakan personel ketika terjadi kebakaran, wilayah pengendalian karhutla di kawasan IKN dibagi menjadi tujuh klaster.

Pembagian klaster dilakukan secara partisipatif oleh anggota Satuan Reaksi Cepat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti keberadaan posko, ketersediaan peralatan pemadaman, jumlah sumber daya manusia, serta kemudahan akses menuju lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran.

Setiap klaster memiliki koordinator yang berasal dari unsur Otorita IKN, pemerintah kecamatan, maupun perusahaan. Penunjukan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik para pihak yang berada di masing-masing wilayah.

Data Titik Panas Dipantau Setiap Hari

Penguatan sistem pengendalian juga dilakukan melalui penyediaan informasi harian mengenai perkembangan titik panas dan lokasi sumber air.

Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan personel di lapangan. Dengan mengetahui perkembangan titik panas dan lokasi sumber air, tim dapat menentukan langkah respons sekaligus mempercepat mobilisasi ketika muncul indikasi kebakaran.

Dalam penanganan kebakaran, tim tidak hanya melakukan pemadaman. Penyekatan juga dilakukan untuk menghambat pergerakan api agar tidak menjalar ke kawasan lain.

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pembasahan dan pendinginan pada area yang terbakar. Tahapan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan munculnya kembali titik api akibat bara atau panas yang masih tersisa di dalam vegetasi dan permukaan tanah.

Pemantauan pascapemadaman juga tetap dilakukan. Area yang sebelumnya terbakar tidak langsung dianggap aman sebelum dipastikan tidak kembali menunjukkan tanda-tanda munculnya api.

Penanganan di lapangan melibatkan Otorita IKN bersama pos pemadam kebakaran, BPBD, UPT Dinas Kehutanan, UPT Kementerian Kehutanan, perusahaan, relawan, serta seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Reaksi Cepat.

Untuk menjaga kesiapsiagaan selama periode rawan kebakaran, aparatur sipil negara Otorita IKN juga menjalankan sistem piket secara bergantian di sejumlah posko. Personel tersebut melakukan patroli dan pemantauan kondisi kawasan.

Antisipasi Kekeringan dan Perkuat Cadangan Air

Selain memperkuat personel dan sistem respons, Otorita IKN menyiapkan mitigasi menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan pasokan air dengan memanfaatkan sumber dari Waduk Sepaku Semoi. Pemasangan jaringan pipa dilakukan untuk mendukung kebutuhan air selama periode dengan curah hujan rendah.

Otorita IKN juga menggandeng BMKG dan TNI Angkatan Udara dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi tersebut dilaksanakan pada 22 hingga 25 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko karhutla.

Hujan yang turun di sejumlah titik selama pelaksanaan operasi kemudian dimanfaatkan untuk menambah pasokan air yang ditampung di Waduk Sepaku Semoi.

Di sisi lain, upaya menambah cadangan air tanah juga terus dilakukan melalui rencana pengeboran. Saat ini, Otorita IKN masih menjalankan penyelidikan geolistrik sebagai tahapan awal untuk mengetahui potensi sumber air bawah tanah.

Pengeboran direncanakan dilakukan pada minggu keempat September 2026.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, kawasan Nusantara yang dikembangkan dengan konsep kota hutan membutuhkan sistem perlindungan lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama.

“Pengendalian karhutla bukan pekerjaan satu lembaga. Ini ikhtiar bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga Nusantara sebagai kota hutan yang aman dan berkelanjutan,” ujar Basuki.

Perhatian juga diberikan kepada petugas yang berada di garis depan dalam penanganan kebakaran. Otorita IKN mendistribusikan multivitamin untuk membantu menjaga kondisi personel yang menjalankan tugas pemadaman dan patroli.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kesiapan menghadapi ancaman karhutla yang membutuhkan ketahanan personel, kecepatan respons, serta koordinasi lintas sektor.

Dengan sistem tujuh klaster, pemantauan titik panas dan sumber air, kesiapan posko, penguatan pasokan air, hingga mitigasi cuaca, Otorita IKN berupaya membangun pola pengendalian karhutla yang tidak hanya reaktif ketika api muncul.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kawasan Nusantara tetap terlindungi dari ancaman kebakaran sekaligus menjaga fungsi lingkungan di tengah pembangunan ibu kota baru yang mengusung konsep kota hutan.