Pemkab Kukar Dorong Pemerintahan Digital: Komitmen Bangun Infrastruktur TI hingga Pelosok Desa

Gerbangkaltim.com, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan modern dan responsif berbasis teknologi informasi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kominfo, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kamis (15/05/2025).

Rakorda bertema “Konektivitas Infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025–2030” itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, dengan penabuhan gong sebagai simbol dimulainya acara.

Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, jajaran Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim, instansi vertikal, BUMN, hingga pihak swasta. Pemkab Kukar sendiri diwakili oleh Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, yang membacakan sambutan Bupati Kukar.

Dalam sambutannya, Dafip menyampaikan bahwa konektivitas digital yang merata menjadi tulang punggung pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi kreatif, UMKM digital, hingga pelayanan publik yang transparan dan cepat.

“Kami percaya bahwa konektivitas yang kuat menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Di era digital ini, akses internet bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan hak dasar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Kukar terus menggenjot pemerataan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa, meskipun tantangan seperti daerah blank spot dan keterbatasan perangkat masih dihadapi. Namun, kolaborasi lintas sektor bersama provinsi dan swasta dinilai menjadi kunci mempercepat transformasi digital di Kukar.

Lebih jauh, Dafip menegaskan pentingnya forum Rakorda sebagai wadah berbagi pengalaman antardaerah dalam memperkuat ekosistem digital Kaltim. Ia menekankan bahwa pengembangan infrastruktur jaringan tidak boleh hanya terfokus di kota besar, tetapi juga harus menjangkau desa dan wilayah terpencil untuk mencegah kesenjangan digital.

“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya, swasta, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, modern, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan bahwa akses internet saat ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan lagi kebutuhan sekunder. Hal ini sangat penting untuk mendukung sektor pendidikan, pelayanan publik, ekonomi, dan kesehatan, terutama di desa-desa.

“Internet gratis di desa menjadi program prioritas Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur H Seno Aji. Rakorda ini penting untuk mengidentifikasi kendala nyata di lapangan agar program tersebut tepat sasaran,” ungkapnya.

Sri Wahyuni juga menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama terkait internet desa sudah ditandatangani dengan seluruh Dinas Kominfo di tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong pemerataan akses digital di Kalimantan Timur.

Rakorda Kominfo se-Kaltim 2025 diharapkan menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret dalam membangun infrastruktur digital yang adil dan merata, demi mencetak generasi emas Kalimantan Timur 2025–2030 yang cakap teknologi dan siap bersaing di era global.

Sumber: Humas Pemkab Kutai Kartanegara