Presiden Sahkan Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN, Perkuat Peran Nusantara sebagai Ibu Kota Politik

Kawasan legislatif dan yudikatif IKN yang telah disahkan desainnya oleh Presiden menjadi simbol baru pusat kekuasaan negara dan penguatan fungsi ibu kota politik Indonesia.

Gerbangkaltim.com, Nusantara – Pemerintah resmi melangkah ke tahap strategis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Prabowo Subianto menandatangani desain kawasan legislatif dan yudikatif. Keputusan ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat fungsi Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia di masa depan.

Penetapan desain tersebut mendapat respons positif dari jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi pembangunan. Kunjungan ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan, tetapi juga untuk melihat kesiapan infrastruktur kelembagaan negara yang tengah dibangun di kawasan inti IKN.

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri telah dimulai sejak akhir 2025 melalui proses kontrak awal. Namun, pada awal 2026 dilakukan penyempurnaan desain berdasarkan arahan Presiden guna memastikan kualitas arsitektur dan fungsi kawasan memenuhi standar representatif sebagai simbol negara. Proses perancangan turut melibatkan studi komparatif ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir untuk mengadopsi konsep terbaik yang sesuai dengan karakter Indonesia.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa desain kawasan mengedepankan filosofi ketegasan dan kewibawaan sebagai representasi lembaga negara.

Menurutnya, Presiden menginginkan bangunan yang tidak hanya megah secara visual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan dan integritas. Target penyelesaian proyek ini ditetapkan pada 2027, dengan batas akhir pada semester pertama 2028.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai desain kawasan tersebut telah memenuhi unsur estetika dan identitas nasional. Ia menyebut rencana pembangunan gedung MPR, DPR, dan DPD akan menghadirkan struktur bangunan yang monumental dan berada pada posisi strategis di sekitar Istana Kepresidenan.

“Konsepnya tidak hanya megah, tetapi juga mencerminkan karakter keindonesiaan yang kuat. Posisi gedung yang lebih tinggi dari area sekitarnya memberi kesan wibawa sebagai pusat pengambilan keputusan negara,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Muzani juga menyoroti percepatan pembangunan IKN yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menyebut sejumlah infrastruktur penting seperti bandara, Istana Wakil Presiden, hingga masjid negara telah menunjukkan bentuk fisik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengesahan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan IKN. Selain mempercepat realisasi fisik, langkah ini juga menandai kesiapan Nusantara dalam membangun ekosistem kelembagaan negara yang terintegrasi, modern, dan berwibawa.

Dengan adanya kawasan ini, pemerintah optimistis IKN tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga simbol baru tata kelola pemerintahan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.