Tarif Tenda Expo Berau Capai 5 Juta, Ketua DPRD Protes Keras!

Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto memprotes tarif sewa tenda Expo Berau 2026 senilai Rp5 juta yang dinilai sangat memberatkan UMKM lokal.

TANJUNG REDEB, Gerbangkaltim.com – Sorotan tajam mewarnai persiapan pesta rakyat puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Berau melalui ajang Expo Berau 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 16–25 Oktober 2026. Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengecam keras tingginya nilai sewa tenda dagang yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Politisi Partai Nasdem tersebut menilai patokan tarif sewa satu unit tenda lapak yang menembus angka Rp5 juta sangatlah tidak masuk akal serta secara langsung mengintervensi serta mematikan keterlibatan pedagang kecil yang memiliki keterbatasan modal usaha.

Menurut Dedy, perhelatan Expo Berau sebagai agenda rutin tahunan pemerintah daerah seharusnya hadir menjadi karpet merah dan panggung promosi yang ramah kantong bagi para pelaku UMKM lokal untuk memamerkan produk unggulan sekaligus memutar roda perekonomian rakyat, bukan malah dimanfaatkan sebagai ladang komersialisasi berlebihan.

“Kalau satu tenda itu harganya sampai dipatok Rp5 juta, sangat amat memberatkan bagi pelaku usaha kecil kita. Bagaimana ceritanya pesta perayaan HUT Berau, tetapi UMKM lokal kita justru dipatok dengan harga setinggi itu? Pesta rakyat ini mestinya memberikan ruang terjangkau, bukan malah membebani,” tegas Dedy Okto Nooryanto di Tanjung Redeb, Kamis (15/10/2026).

Tidak hanya mengkritisi biaya sewa tenda, Dedy turut mempertanyakan transparansi penunjukan pihak penyedia jasa hiburan atau Event Organizer (EO) pengelola pesta rakyat tersebut. Ia mendesak proses lelang pengadaan EO dilakukan secara terbuka, objektif, dan kompetitif dengan memberi ruang adil bagi EO lokal lain yang memiliki sarana infrastruktur tenda mandiri sehingga dapat menekan lonjakan tarif lapak.

Merespons tudingan tajam dewan, Ketua Panitia Expo Berau 2026, Maulidiyah, memberikan klarifikasi bahwa seluruh stan pameran resmi yang difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipastikan 100 persen bebas biaya alias gratis.

Maulidiyah membeberkan panitia telah mengalokasikan sebanyak 135 unit stan pameran pemerintah daerah, baik area indoor maupun outdoor, yang diperuntukkan bagi instansi dan UMKM binaan tanpa dipungut retribusi sepeser pun.

“Untuk stan yang dibiayai melalui dana APBD itu tidak ada yang berbayar sama sekali, alias gratis. Ada 135 stan milik pemerintah daerah, baik di dalam maupun luar area, yang ukurannya di bawah 3×3 meter itu bebas biaya. Terkait biaya sewa Rp5 juta yang dikeluhkan, kemungkinan berada di area komersial luar pemetaan resmi APBD yang dikelola mandiri oleh pihak EO,” papar Maulidiyah.

Ia menambahkan, mekanisme penentuan pemenang tender EO telah berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sah. Panitia berharap polemik ini tidak mengurangi kemeriahan perayaan HUT Berau dan mengimbau koordinasi lebih lanjut dengan pihak EO untuk penyelesaian teknis di lapangan.