Alwi Al Qadri Kritik Minimnya Kehadiran Kepala OPD di Paripurna DPRD Balikpapan
Balikpapan, Gerbangkaltim.com– Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri menyoroti rendahnya kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (16/11/2026).
Sejumlah kepala OPD diketahui tidak menghadiri rapat secara langsung dan hanya mengutus sekretaris maupun pejabat perwakilan. Kondisi tersebut disayangkan Alwi, mengingat rapat paripurna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027.
Menurut Alwi, pembahasan anggaran daerah membutuhkan keterlibatan langsung seluruh pihak, terutama kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di masing-masing perangkat daerah.
Ia menilai, kehadiran pimpinan OPD bukan sekadar memenuhi undangan DPRD, melainkan bagian penting dari komitmen eksekutif dalam membangun koordinasi dengan legislatif.
“Ini bukan pertama kalinya saya mencermati hal seperti ini. Padahal, pembahasan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga harus melibatkan pemerintah kota, khususnya kepala dinas atau OPD terkait,” ujar Alwi.
Ia mengakui setiap kepala OPD memiliki agenda dan tanggung jawab masing-masing. Namun, apabila berhalangan hadir, ketidakhadiran tersebut seharusnya tidak terus berulang, terlebih dalam agenda strategis yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan daerah.
Alwi pun berharap kehadiran kepala OPD dalam rapat paripurna mendatang dapat meningkat. Bahkan, ia menargetkan sedikitnya 80 persen kepala OPD hadir secara langsung dalam agenda penting DPRD.
“Kita berharap pada paripurna berikutnya teman-teman OPD bisa hadir. Minimal 80 persen, karena ini menyangkut pembahasan anggaran yang harus kita bahas bersama,” tegasnya.
Terkait tindak lanjut persoalan tersebut, Alwi mengatakan DPRD memiliki keterbatasan kewenangan untuk menindak ketidakhadiran kepala OPD. Karena itu, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud agar menjadi perhatian pemerintah kota.
Ia berharap wali kota dapat memberikan teguran kepada pimpinan perangkat daerah sehingga kedisiplinan dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif semakin baik.
Menurut Alwi, komunikasi yang efektif antara kedua lembaga sangat diperlukan agar pembahasan anggaran tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo menjelaskan, ketidakhadiran sejumlah kepala OPD disebabkan adanya beberapa agenda pemerintahan yang berlangsung bersamaan.
Ia menyebut sebagian pejabat harus menjalankan tugas pendampingan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Paser. Selain itu, terdapat kegiatan di Kranas yang juga melibatkan sejumlah asisten dan kepala OPD.
“Karena hari ini ada beberapa kegiatan yang bersamaan. Ada tim yang mendampingi Porprov di Paser, kemudian ada juga kegiatan di Kranas yang cukup banyak melibatkan asisten dan beberapa kepala OPD,” jelas Agus.
Agus mengatakan, pihaknya akan berupaya memperbaiki koordinasi dengan DPRD apabila agenda pemerintah kota bertepatan dengan jadwal rapat paripurna.
Menurutnya, komunikasi sejak awal diperlukan agar agenda pemerintahan dapat diselaraskan tanpa mengurangi keterlibatan perangkat daerah dalam pembahasan kebijakan dan anggaran bersama DPRD.
“Kalau ternyata banyak kegiatan kepala OPD, kami akan coba komunikasikan dengan Dewan apakah kegiatan paripurna tetap dilanjutkan atau bagaimana. Sebab, teman-teman OPD juga sudah memiliki jadwal kegiatan masing-masing,” pungkasnya.
BACA JUGA
