Bonus Demografi Melimpah, Pengangguran di Kaltim Masih Lampaui Rata-Rata Nasional

Dok. BKKBN Kaltim.

Gerbangkaltim.com, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur tengah berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur kependudukan. Kondisi ini dinilai sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, tingginya angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Alfino Rinaldi Arief, Kepala Bidang P2EPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, dalam Rapat Koordinasi Daerah yang digelar oleh BKKBN di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (08/04/2026).

Menurut Alfino, tren penurunan rasio ketergantungan menunjukkan semakin besarnya proporsi penduduk usia kerja. Artinya, potensi produktivitas masyarakat meningkat signifikan dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Ia menyoroti adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia. Banyak lulusan pendidikan yang belum terserap secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

“Ini menjadi tantangan serius dalam perencanaan pembangunan. Jika tidak diantisipasi, bonus demografi justru bisa menjadi beban,” ujarnya.

Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2025, angka pengangguran di Kaltim tercatat sebesar 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada di kisaran 4,85 persen.

Kondisi ini mencerminkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Alfino juga mengingatkan bahwa puncak bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka risiko peningkatan pengangguran dan perlambatan pertumbuhan ekonomi akan semakin besar.

Melalui forum Rakorda tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan kependudukan dan strategi pembangunan ekonomi. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar potensi sumber daya manusia yang melimpah dapat dioptimalkan secara maksimal.

Dengan perencanaan yang tepat, bonus demografi diharapkan tidak hanya menjadi peluang, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing Kalimantan Timur di tingkat nasional.