DPRD Berau Soroti Personel dan Armada Penanganan Karhutla

TANJUNG REDEP, Gerbangkaltim.com – Karhutla Berau menjadi perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Berau yang turun langsung meninjau sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan pada 4–5 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan penanganan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi tim gabungan di lapangan.

Rombongan Komisi I DPRD Berau pada hari pertama mendatangi lokasi karhutla di Kilometer 16 Labanan. Di lokasi tersebut, para legislator melihat secara langsung upaya petugas gabungan dalam mengendalikan kebakaran.

Peninjauan kemudian dilanjutkan pada Sabtu (5/9/2026) dengan menyambangi sejumlah kampung yang terdampak, yakni Kampung Tabalar, Kampung Sukan, dan Kampung Bebanir Bangun.

Ketua Komisi I DPRD Berau Elita Herlina mengatakan kondisi kebakaran di Kampung Tabalar telah berhasil ditangani. Sementara di Kampung Sukan, petugas masih melakukan penanganan terhadap titik api yang ditemukan di kawasan SP4.

“Di Kampung Tabalar sudah teratasi. Kemudian di Kampung Sukan masih ada titik karhutla di daerah SP4, tetapi sudah dapat ditangani dan saat ini prosesnya masih terus dilakukan. Begitu juga dengan wilayah Labanan,” ujar Elita.

Kondisi berbeda ditemukan di Kampung Bebanir Bangun. Kebakaran di wilayah tersebut berkaitan dengan lahan gambut sehingga proses pemadaman membutuhkan perhatian lebih.

Karakteristik gambut membuat api tidak selalu mudah dikendalikan hanya dengan pemadaman di permukaan. Karena itu, tim gabungan masih harus melakukan penanganan secara berkelanjutan untuk memastikan api maupun bara tidak kembali muncul.

“Untuk di Bebanir Bangun karena berhubungan dengan tanah gambut, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Jadi memang membutuhkan penanganan yang lebih intensif,” jelasnya.

Selain melihat kondisi kebakaran, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Komisi I untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi petugas. Salah satu kendala yang mencuat adalah keterbatasan jumlah personel di lapangan.

Kebutuhan personel menjadi penting karena penanganan karhutla membutuhkan pengawasan dan pemadaman secara terus-menerus, terutama pada lokasi yang memiliki karakteristik lahan sulit seperti kawasan gambut.

Kendala lain berkaitan dengan ketersediaan armada pemadam. Jumlah kendaraan yang dapat digunakan dinilai masih terbatas. Bahkan, beberapa armada yang tersedia membutuhkan perawatan dan perbaikan agar bisa beroperasi secara maksimal.

“Kendala yang kami temukan di lapangan antara lain jumlah personel yang masih kurang, armada yang terbatas, kemudian armada yang ada juga membutuhkan perawatan dan perbaikan. Akses terhadap sumber air juga cukup jauh,” ungkap Elita.

Persoalan akses sumber air turut menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Jarak yang cukup jauh dari sumber air dapat memengaruhi kecepatan pengisian maupun distribusi air ke lokasi kebakaran.

Komisi I DPRD Berau memastikan berbagai temuan tersebut akan menjadi bahan pembahasan untuk mendorong dukungan yang lebih kuat terhadap tim penanganan karhutla.

Elita mengatakan kebutuhan petugas di lapangan perlu diperjuangkan agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan optimal.

“Kami akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan tim di lapangan,” katanya.

Selain dukungan pemerintah, DPRD Berau juga mendorong keterlibatan pihak ketiga. Perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak diharapkan dapat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla.

Menurut Elita, kolaborasi lintas pihak dibutuhkan karena persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan terdampak.

“Kami juga berharap dukungan dari pihak ketiga, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah terdampak, sehingga penanganan karhutla bisa dilakukan secara bersama-sama,” tuturnya.

Peninjauan Komisi I DPRD Berau menjadi bagian dari upaya memastikan persoalan yang dihadapi petugas tidak berhenti sebagai laporan di lapangan. Keterbatasan personel, armada, kondisi kendaraan, hingga akses sumber air menjadi sejumlah kebutuhan yang perlu dicarikan solusi agar penanganan karhutla di Berau semakin kuat.

Sumber: DPRD Kabupaten Berau.