Pemkot Balikpapan Hadapi Defisit Fiskal Rp2,8 Triliun, Ribuan Usulan Masyarakat Diseleksi Ulang

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengungkapkan tantangan besar dalam menyusun prioritas pembangunan tahun 2027.

Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Kamis (2/4/2026).

Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni, menyebutkan bahwa jumlah usulan yang masuk dari masyarakat mencapai sekitar 3.900 usulan, sementara usulan dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sekitar 1.000 usulan. Ia menilai kondisi ini cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Ini tumben ya, jadi pokir yang lebih rendah dibandingkan dengan usulan masyarakat. Terima kasih untuk seluruh masyarakat yang telah mengusulkan semua usulannya di SIPD,” ujar Murni dalam forum tersebut.

Namun, tingginya jumlah usulan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan fiskal daerah. Berdasarkan proyeksi pendapatan, kekuatan anggaran Kota Balikpapan pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp2 triliun, baik dari pendapatan asli daerah maupun transfer dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, total nilai usulan yang masuk mencapai hampir Rp6 triliun. Dengan kondisi tersebut, pemerintah kota menghadapi potensi defisit yang cukup besar.

“Artinya ada defisit hampir Rp3 triliun. Kalau kami sudah memproyeksikan pembiayaan hanya sekitar Rp600 miliar, maka masih ada defisit Rp2,8 triliun yang harus kami sesuaikan,” jelasnya.

Murni menambahkan, penurunan kapasitas fiskal ini tidak lepas dari berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi global dan geopolitik yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

“Hal ini karena dipengaruhi berbagai kondisi ekonomi global dan juga geopolitik yang pastinya berpengaruh ke seluruh daerah, termasuk transfer ke daerah yang berkurang sehingga akan berpengaruh pada program dan kegiatan di kabupaten/kota, termasuk Kota Balikpapan,” ujarnya.

Meski demikian, dari sisi realisasi belanja, pemerintah mencatat capaian positif pada tahun 2025. Realisasi belanja daerah mencapai 89,90 persen, yang merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2017.

“Artinya tujuh tahun lalu realisasi belanja kita sebesar 89,90 persen. Ini membutuhkan kinerja seluruh OPD dan dukungan masyarakat sehingga semua program dan kegiatan yang direncanakan bisa terealisasi,” kata Murni.

Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Namun, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus melakukan penyesuaian dan penajaman prioritas program.

Menurutnya, forum Musrenbang tetap menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, meskipun secara teknis pembahasan bisa dilakukan lebih cepat di internal pemerintah.

“Forum resmi tetap dibutuhkan karena memang harus transparansi kepada seluruh masyarakat bahwa perencanaan dilakukan. Hasil partisipasi seluruh masyarakat melalui musrenbang ini sangat penting,” ujarnya.

Murni juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan prioritas pembangunan agar program yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

“Musrenbang ini menjadi sangat penting untuk kami menyusun prioritasisasi ulang dengan kemampuan fiskal yang sangat terbatas,” katanya.

Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk akan tetap menjadi bahan pertimbangan, namun akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).