Pemkot Balikpapan Pastikan APBD Disusun Berdasarkan Kebutuhan, Tekankan Transparansi ke Publik

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan.

Penegasan ini disampaikan Wali Kota Balikpapan, Dr Ir Bagus Susetyo, MM., di tengah beredarnya berbagai informasi terkait proses penganggaran daerah.

Bagus menjelaskan, seluruh tahapan penyusunan APBD telah melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pembahasan bersama DPRD. Setelah disepakati, rancangan anggaran akan ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui persetujuan bersama antara pemerintah kota dan legislatif.

“Prinsipnya, anggaran yang disusun adalah sesuai kebutuhan masyarakat. Semua sudah melalui pembahasan bersama DPRD dan nantinya akan disahkan menjadi peraturan daerah,” ujar Bagus, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, transparansi menjadi komitmen utama pemerintah kota dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat dan media dipersilakan untuk mengakses serta menelaah isi APBD sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

“Kami terbuka. Silakan media melihat langsung isi anggaran tersebut. Karena saat ini kita sudah masuk dalam era keterbukaan informasi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Transparansi ini bukan hanya soal membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat memahami bagaimana anggaran digunakan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD juga menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Bagus mengakui bahwa penjelasan teknis terkait rincian APBD menjadi kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Adapun perannya lebih difokuskan pada pengawasan arah kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga akurasi informasi di ruang publik. Informasi yang tidak tepat, menurutnya, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga memicu polemik di masyarakat.

“Kami ingin menghindari adanya informasi yang tidak tepat. Karena itu penting bagi kita semua untuk menyampaikan hal yang sesuai fakta,” tegasnya.

Pemkot Balikpapan menegaskan bahwa APBD diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang merata.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).0