PLN Kaltimra dan Polri Perkuat Pengamanan Infrastruktur Listrik

PLN UID Kaltimra bersama Polri melaksanakan audit implementasi Sistem Manajemen Pengamanan pada DCC Server SCADA Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk memperkuat keamanan infrastruktur ketenagalistrikan.

BALIKPAPAN, Gerbangkaltim.com – PLN UID Kaltimra dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat pengamanan infrastruktur ketenagalistrikan yang masuk dalam kategori Objek Vital Nasional (Obvitnas). Penguatan tersebut dilakukan melalui audit penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada Distribution Control Center (DCC) Server Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Keamanan infrastruktur kelistrikan menjadi perhatian penting karena keberadaannya berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan listrik kepada masyarakat. Untuk memastikan sistem pengamanan berjalan sesuai standar, PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) bersama Polri melaksanakan audit implementasi SMP pada 19–21 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penguatan sistem pengamanan di lingkungan infrastruktur kelistrikan strategis. Audit dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan sistem pengamanan telah berjalan secara terencana, terintegrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan audit dihadiri Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. M. Syahduddi, S.I.K., M.Si., Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Kombes Pol Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H., Direktur Pamobvit Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Agus Fajaruddin, S.I.K., M.Han., serta tim auditor Sistem Manajemen Pengamanan.

DCC Server SCADA Kaltimra memiliki fungsi strategis dalam mendukung pemantauan dan pengendalian sistem kelistrikan secara real time. Infrastruktur ini memungkinkan sistem kelistrikan dipantau dan dikendalikan sehingga aspek keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan operasional.

Pengamanan kemudian diterapkan dengan memperhatikan berbagai unsur, mulai dari fasilitas fisik, infrastruktur pendukung, sistem, personel hingga lingkungan operasional.

Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. M. Syahduddi mengatakan audit SMP merupakan instrumen untuk memastikan pengamanan terhadap Obvitnas berjalan sesuai standar. Proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembinaan untuk meningkatkan kualitas sistem pengamanan secara berkelanjutan.

“Objek Vital Nasional memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan mendukung pembangunan nasional. Karena itu, Sistem Manajemen Pengamanan perlu diterapkan secara konsisten sesuai standar yang berlaku,” ujar Syahduddi.

Ia menjelaskan, audit tidak hanya ditujukan untuk mengevaluasi penerapan sistem yang sudah berjalan. Hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar pemberian pembinaan dan rekomendasi guna meningkatkan kemampuan pengamanan dalam menghadapi berbagai potensi risiko.

Syahduddi turut mengapresiasi komitmen PLN UID Kaltimra dalam menerapkan sistem pengamanan secara terintegrasi pada infrastruktur ketenagalistrikan.

“Sinergi Polri dan PLN menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan infrastruktur strategis nasional. Kolaborasi, evaluasi, dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan semakin memperkuat sistem pengamanan sehingga mampu mendukung operasional ketenagalistrikan yang aman dan berkelanjutan,” tambahnya.

PLN Evaluasi Sistem Pengamanan Secara Bertahap

General Manager PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli mengatakan audit menjadi momentum bagi PLN untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat penerapan SMP di DCC Server SCADA Kaltimra.

Menurut Chaliq, sistem pengamanan tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan kewajiban atau aspek kepatuhan. Pengamanan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat.

“Bagi PLN, Sistem Manajemen Pengamanan bukan sekadar pemenuhan aspek kepatuhan, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat,” kata Chaliq.

Ia menambahkan, PLN telah melakukan sejumlah tahapan sebelum pelaksanaan audit. Proses tersebut diawali dengan evaluasi internal untuk mengukur kesiapan penerapan SMP, kemudian dilanjutkan pembinaan teknis bersama Baharkam Polri.

Rangkaian evaluasi internal, pembinaan teknis, hingga audit tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem pengamanan terus berkembang dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Proses yang kami lakukan secara bertahap, mulai dari evaluasi internal, pembinaan teknis, hingga audit, merupakan bentuk komitmen PLN untuk memastikan penerapan sistem pengamanan terus berkembang dan memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Chaliq.

Bagi PLN UID Kaltimra, keterlibatan Polri juga memberikan perspektif tambahan dalam mengidentifikasi ruang perbaikan sistem pengamanan. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur kelistrikan.

“Kami mengapresiasi dukungan dan pembinaan dari jajaran Baharkam Polri. Setiap evaluasi dan rekomendasi yang diberikan menjadi masukan penting bagi PLN untuk melakukan perbaikan dan penguatan secara berkelanjutan,” katanya.

Sinergi PLN dan Polri tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tetap terlindungi. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan pembinaan berkelanjutan, sistem pengamanan diharapkan mampu mengikuti perkembangan potensi risiko sekaligus mendukung operasional kelistrikan yang aman dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pengamanan infrastruktur listrik bukan hanya berkaitan dengan perlindungan fasilitas, tetapi juga menyangkut keberlangsungan layanan yang digunakan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.