Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan meluncurkan Program Satu Warta (Sapa Santun Warga dan Wali Kota) silaturahmi Wali Kota Balikpapan dengan masyarakat baik secara langsung maupun daring.
Kegiatan yang dihelat satu bulan sekali ini membahas program BPJS Kesehatan gratis bagi kelas 3 bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Acara ini ikuti Wali Kota Rahmad Mas’ud, Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan Sugianto, Sekretaris Bappeda, Kepala DKK dr Andi Sri Juliarty, Kepala Disdukcapil Balikpapan Helmy, Kepala Dinas Sosial Purnomo, camat, lurah dan perwakilan masyarakat yang hadir secara off line dan on line di aula Pemkot Balikpapan.
Kepala Bappeda Kota Balikpapan, Agus Budi mengatakan, latar belakang munculnya Program Satu Warta ini karena dimasa pandemic, sulit sekali Wali Kota Balikpapan untuk berinteraksi langsung dengan warga masyarakatnya.
“Kalau dulukan ada namanya bertemu dengan seluruh RT se Balikpapan, nah karena mengingat keterbatasan itu, maka itu kita membuat forum bagaimana pa wali ini dengan masyarakat bisa melakukan dialog, untuk berbagai program yang sudah jadi program prioritas,” ujarnya, Sabtu (2/10/2021).
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad dalam program Satu Warta ini menjelaskan, kebutuhan kesehatan, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah.
”Ini hak warga melalui program BPJS Kesehatan kelas 3. kita subsidi silang dengan yang mampu. Berlaku bagi KTP Balikpapan, peserta bukan penerima upah, ” jelasnya.
Rahmad mengatakan, bagi yang memiliki tunggakan hanya dihitung maksimal dua tahun oleh BPJS Kesehatan.
”Tapi Tunggakan tidak menghalangi bapak ibu menerima manfaat BPJS Kesehatan gratis kelas 3. Tunggakan itu kann hutang itu urusan diakhirat jadi sebaiknya diselesaikan, ” tegasnya.
Selain itu, Rahmad meminta, bagi yang mampu untuk tidak perlu turun kelas atau merubah ke BPJS Kesehatan gratis karena program ini di tujukan bagi menerima yang bukan penerima upah kelas 3.
Kepala DKK dr Dio sapaan akrabnya mengatakan turun kelas boleh namun untuk gratis belum tentu bisa langsung karena harus diverifikasi oleh dinas sosial menyangkut alasan utama turun kelas.
“Sebaiknya dipertimbangkan. Jangan emosional sesaat karena ingin dibantu pemerintah. Dipelajari program pelayanan BPJS kesehatan. kita beri kesempatan bagi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan Kita inikan gotong royong, ” ujarnya.
Program ini menjadi salah satu visi misi Wali Kota terpilih. ”Kalau Kekeh ingin turun akan dilakukan verifikasi dinas sosial bukan semaunya karena kita Harus pertanggungjawaban program ini, ” tandas Dio.
Dio memastikan bahwa dengan pelayanan tidak ada yang berubah. “Pelayanan kesehatan tidak ada perubahan sama seperti sebelumnya, ” tutupnya.
