Survei IDM: Kepuasan Publik terhadap Penegakan Hukum Polri Tembus 75,1 Persen

Gerbangkaltim.com, Jakarta – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang penegakan hukum mencapai 75,1 persen. Angka tersebut terungkap dalam hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Indonesia Development Monitoring (IDM).

Survei dilakukan terhadap 1.580 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia pada periode 7 hingga 20 April 2026. Hasilnya menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman, mengatakan tingkat kepuasan publik tersebut berkaitan dengan berbagai langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri, termasuk pemberantasan perjudian, perdagangan manusia, narkotika, kejahatan ekonomi, hingga penimbunan BBM dan bahan pangan.

“Hasil survei menunjukkan respons masyarakat terhadap kinerja Polri cenderung positif dan memiliki korelasi kuat dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya kepada wartawan.

Selain aspek penegakan hukum, survei juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri mencapai 79,2 persen. Menurut Dedi, capaian tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menjelaskan survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error sekitar 2,47 persen.

“Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka langsung untuk memastikan validitas jawaban responden terkait isu pelayanan publik, keamanan, dan penegakan hukum,” jelasnya.

Hasil survei tersebut disebut sejalan dengan berbagai langkah reformasi dan penguatan profesionalisme yang saat ini dilakukan Polri, termasuk melalui pelaksanaan Rakernis Bareskrim Polri 2026 yang berlangsung di Mabes Polri.

Kegiatan tersebut mengusung tema optimalisasi pelayanan fungsi reserse guna mewujudkan penegakan hukum yang responsif, beretika, dan berkeadilan dalam mendukung program kerja pemerintah tahun 2026.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan Rakernis Bareskrim menjadi forum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan profesionalisme jajaran reserse menghadapi perkembangan tindak kejahatan yang semakin kompleks.

“Rakernis ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan personel dan memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum agar penegakan hukum berjalan optimal sesuai arah kebijakan pemerintah,” ujar Kapolri.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai tindak kriminal yang membahayakan masyarakat maupun negara.

“Penegakan hukum harus mampu menghadirkan rasa keadilan serta memberikan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Dalam rangkaian Rakernis Bareskrim 2026, Polri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah personel reserse berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penguatan profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan, Polri menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan responsif guna menjaga stabilitas keamanan nasional.