Wagub Kaltim Tampung Aspirasi Driver Online, Bahas Tarif hingga Kuota Mitra Transportasi Daring

Gerbangkaltim.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima berbagai aspirasi dari para mitra transportasi online dalam audiensi bersama Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) yang berlangsung di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah daerah, perusahaan aplikator, dan perwakilan pengemudi transportasi daring guna mencari solusi atas sejumlah persoalan yang dihadapi para mitra di lapangan.

Audiensi yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Transportasi Online Indonesia itu dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yusliando, Kepala BPOD Setda Kaltim Siti Sugiyanti, Plt Kepala Kesbangpol Kaltim Arih Franata Filifus Sembiring, serta Kepala Satpol PP Kaltim Munawwar.

Turut hadir pula perwakilan perusahaan aplikator dan mitra pengemudi dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, Maxim, serta Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).

Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai mendesak untuk diperhatikan pemerintah maupun pihak aplikator. Salah satu poin utama yang disoroti yakni permintaan revisi tarif layanan pengantaran barang dan makanan yang dianggap terlalu rendah dibanding biaya operasional yang terus meningkat.

Selain itu, para mitra juga meminta adanya moratorium penerimaan driver baru karena jumlah pengemudi dinilai sudah melebihi kapasitas kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada menurunnya pendapatan para driver transportasi online.

Tak hanya itu, peserta audiensi turut meminta evaluasi regulasi Angkutan Sewa Khusus (ASK) bagi layanan taksi online serta penyesuaian sistem pendapatan yang mempertimbangkan kenaikan biaya hidup, terutama di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan kepentingan antara mitra pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Menurutnya, keberadaan transportasi online memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan yang muncul perlu dilakukan melalui dialog konstruktif dan musyawarah bersama.

“Pemerintah akan hadir untuk memfasilitasi komunikasi seluruh pihak agar tercipta solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak,” ujarnya.

Pemprov Kaltim juga berencana menindaklanjuti sejumlah usulan tersebut melalui kajian bersama perangkat daerah terkait. Pemerintah turut mendorong keterbukaan data jumlah mitra aktif dari masing-masing aplikator sebagai bagian dari perencanaan perlindungan sosial dan keselamatan kerja bagi para pengemudi transportasi online.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih baik antara pemerintah, aplikator, dan para mitra demi menciptakan layanan transportasi daring yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.