Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan mendukung rencana pemerintah untuk membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, ditemui usai memimpin Coffe Morning seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Balai Kota Balikpapan, Senin (31/10/2022).
“Kita dukung, Bagus itu,” kata Rahmad Mas’ud.
Pemerintah sendiri rencananya akan membatalkan rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang ini mengikuti usulan revisi atau penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.
Dimana menurut peraturan tersebut, pemerintah berencana akan menghapuskan tenaga honorer diganti dengan PNS dan PPPK tanpa honorer.
Saat ini, pemerintah sedang melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang aktif agar bisa merancang roadmap penyelesaian. Namun rencana tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023 ditunda.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, di Pemkot Balikpapan saat ini tercatat ada sebanyak 6.000 orang lebih.
“Untuk pembiayaan pembayaran gaji bagi 6.000 tenaga honorer tersebut selama ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Balikpapan,” ujarnya.
Meski demikian, Rahmad menyampaikan pembatalan penghapusan tenaga honorer tidak akan memberatkan keuangan di daerah.
“Kalau tidak jadi dihapus, ya tidak masalah, karena memang uangnya ada. Yang penting untuk rakyat uangnya harus ada. Kalau tidak ada ya kita harus carikan,” jelasnya.
Sementara itu beberapa waktu lalu, ketua umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Gubernur Kaltim Isran Noor yang menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memasuki masa purna bakti mengajak seluruh gubernur se-Indonesia menolak penghapusan tenaga honorer di pemerintahan di seluruh daerah.
Isran mengatakan, kebijakan yang telah dijalankan ketua umum APPSI sebelumnya akan teruskan olehnya. Apalagi kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh daerah.
Selain itu, pihaknya mengajak gubernur seluruh Indonesia ikut bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah pusat terkait pertimbangan pemberhentian tenaga honorer.
“Tenaga honorer masih sangat diperlukan di seluruh daerah. Sehingga bisa dibayangkan kalau dihapus itu honorer,” ujarnya.
