Akademisi Soroti Perubahan Pola Terorisme Digital dalam Rakernis Densus 88 AT Polri 2026

Wakapolri bersama Kepala BNPT, Kadensus 88 AT Polri, dan para akademisi menghadiri forum bedah buku dalam Rakernis Densus 88 AT Polri 2026 yang membahas perubahan pola terorisme di era digital.

Gerbangkaltim.com, Jakarta – Perkembangan teknologi digital dinilai telah mengubah wajah ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Jika sebelumnya radikalisme identik dengan organisasi tertutup dan pola rekrutmen konvensional, kini ancaman berkembang lebih fleksibel melalui media sosial, algoritma digital, komunitas virtual, hingga kondisi psikologis generasi muda.

Perubahan pola ancaman tersebut menjadi fokus utama dalam forum Bedah Buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolri Komjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo, Kepala BNPT Komjen Pol (Purn.) Eddy Hartono, serta Kadensus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo bersama para akademisi, psikolog, pakar hukum, dan pengamat teknologi digital.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi lintas disiplin untuk membahas transformasi ancaman ekstremisme modern yang dinilai bergerak lebih cepat dibanding pendekatan penanggulangan konvensional.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa perubahan ancaman harus direspons dengan perubahan strategi dan pola pikir aparat keamanan maupun masyarakat.

“Kita menghadapi ancaman yang tidak lagi bergerak melalui organisasi formal semata, tetapi berkembang melalui ruang digital, algoritma, dan fragmen ideologi yang sulit dipetakan. Pencegahan sosial harus hadir lebih awal sebelum ancaman berkembang menjadi tindakan nyata,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Menurutnya, penanggulangan ekstremisme saat ini tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus memperkuat literasi digital, perlindungan anak, dan kemampuan masyarakat mendeteksi risiko sejak dini.

Kepala BNPT Komjen Pol (Purn.) Eddy Hartono juga menekankan bahwa ancaman ekstremisme saat ini bersifat lintas sektor dan lintas generasi sehingga membutuhkan sinergi nasional yang lebih kuat.

“Pencegahan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi antara aparat keamanan, dunia pendidikan, keluarga, komunitas, hingga platform digital,” katanya.

Sementara itu, Kadensus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo menjelaskan bahwa pola ekstremisme kini lebih cair dan personal, bahkan sering kali berawal dari paparan digital yang tidak mudah terdeteksi.

Karena itu, Densus 88 terus memperkuat pendekatan berbasis pencegahan, asesmen risiko, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak dan remaja.

Dalam forum tersebut, sejumlah akademisi turut memberikan catatan kritis terhadap perubahan pola radikalisasi modern.

Psikolog forensik Dr Zora Arfina Sukabdi menilai proses radikalisasi di era digital tidak lagi selalu berlangsung bertahap seperti teori klasik. Menurutnya, intensitas paparan digital dapat mempercepat perubahan perilaku seseorang dalam waktu singkat.

Ia juga menyoroti kondisi generasi muda yang mengalami alienasi sosial, rasa tidak dianggap, hingga kehilangan makna hidup sebagai pintu masuk narasi ekstremisme.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Prof Harkristuti Harkrisnowo menilai kelompok ekstrem modern kini membangun keterikatan emosional dan identitas digital yang kuat untuk menarik simpati generasi muda.

Ia mengingatkan agar strategi penanggulangan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia serta berbasis penelitian ilmiah dan data yang valid.

Psikolog forensik Dra Adityana Kasandra Putranto juga menekankan bahwa kerentanan terhadap radikalisasi sering kali dipicu faktor psikologis seperti perundungan, krisis identitas, dan keterasingan sosial.

Menurutnya, pendekatan pencegahan harus melibatkan aspek kesehatan mental dan dukungan psikologis, bukan hanya kontra-radikalisasi semata.

Di sisi lain, pakar analisis data Dr Ismail Fahmi mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membangun sistem deteksi dini terhadap perilaku digital yang berpotensi mengarah pada ekstremisme.

Rakernis Densus 88 AT Polri 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat strategi penanggulangan terorisme yang lebih prediktif, preventif, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan di tengah perubahan ancaman global yang terus berkembang.