Dorong Ekonomi Rakyat, KUR Mandiri Tembus Rp14 Triliun dalam 4 Bulan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com— Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku UMKM. Dalam kunjungannya, ia menyebut penyerapan KUR menunjukkan tren positif dan berdampak langsung pada perekonomian daerah.

“Dari Januari sampai April itu sekitar Rp14 triliun sudah terserap. Artinya ini program berhasil. Kalau tidak berhasil, tidak mungkin dalam empat bulan bisa sebesar itu,” ujar Maruarar, usai mengikuti kegiatan sosialisasi dan kolaborasi pembiayaan perumahan di Gedung Ahmad Yani Raider 600, Manggar Baru, Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, skema KUR yang ditawarkan saat ini jauh lebih ringan dibandingkan kredit komersial. Untuk sektor usaha, bunga pinjaman yang sebelumnya berada di kisaran 11–12 persen kini bisa ditekan menjadi sekitar 6–7 persen berkat subsidi pemerintah.

Sementara itu, untuk pembiayaan skala kecil di bawah Rp100 juta, pemerintah memberikan kemudahan berupa bunga hanya 0,5 persen per bulan tanpa agunan.

“Artinya tidak perlu lagi ada rentenir. Ini solusi nyata bagi masyarakat kecil untuk renovasi rumah atau usaha,” kata dia.

Maruarar menjelaskan, KUR terbagi dalam dua skema utama, yakni sisi suplai dan demand. Pada sisi suplai, pinjaman diberikan kepada kontraktor atau pelaku usaha dengan plafon hingga Rp20 miliar untuk mendorong lahirnya kelas menengah baru.

Sedangkan pada sisi demand, kredit difokuskan kepada UMKM kecil tanpa jaminan.
Ia juga menyoroti peran aktif perbankan, khususnya Bank Mandiri, yang dinilai mampu mengintegrasikan sosialisasi dan realisasi kredit dalam satu kegiatan.

“Saya lihat tadi hebatnya Mandiri, sosialisasi sekaligus realisasi. Jadi rakyat tidak perlu bolak-balik ke bank. Datang langsung bisa transaksi,” ujarnya.

Selain KUR, pemerintah juga menggencarkan program perbaikan rumah tidak layak huni. Tahun ini, jumlah rumah yang ditargetkan untuk diperbaiki mencapai 3.000 unit di Kalimantan Timur, meningkat signifikan dari 600 unit pada tahun sebelumnya.

Program tersebut, lanjut Maruarar, tidak hanya membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari tenaga kerja, toko material, hingga sektor transportasi.

“Ini program nyata. Menggerakkan banyak sektor, dari tukang, toko bangunan, sampai warung makan. Karena kalau orang kerja, pasti butuh makan,” katanya.

Ia juga menegaskan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan kebijakan pro-rakyat berjalan optimal, termasuk pembebasan biaya BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita ingin kebijakan ini benar-benar dirasakan rakyat. Jangan dipersulit. Kalau ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan,” tegasnya.

Program KUR dan subsidi perumahan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil serta mendorong pemerataan ekonomi di daerah.