IESR Nilai WFH 1 Hari Efektif Tekan Konsumsi BBM, Namun Perlu Paket Kebijakan Energi Lebih Komprehensif

Gerbangkaltim.com, Jakarta – Kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai sebagai langkah taktis yang tepat untuk meredam tekanan konsumsi energi di tengah ketidakpastian pasokan global. Namun, kebijakan tersebut tidak cukup berdiri sendiri tanpa didukung strategi energi nasional yang lebih menyeluruh.

Hal ini disampaikan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam keterangan resminya, Rabu (25/3/2026). Menurut lembaga tersebut, fleksibilitas kerja seperti WFH dapat membantu menekan mobilitas harian masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, sehingga berdampak pada penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

CEO IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa kebijakan ini relevan sebagai respons jangka pendek di tengah dinamika harga energi global. Namun demikian, kontribusinya terhadap total konsumsi energi nasional dinilai masih terbatas.

“WFH satu hari per minggu merupakan langkah darurat yang rasional untuk menahan permintaan BBM. Namun, Indonesia tetap perlu mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien, berbasis energi terbarukan, dan tidak bergantung pada impor,” ujarnya.

IESR menilai konsumsi energi di Indonesia tidak hanya berasal dari aktivitas perkantoran, tetapi juga sektor lain seperti industri, logistik, transportasi barang, serta perjalanan antarkota. Oleh karena itu, kebijakan WFH harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi manajemen permintaan energi, bukan solusi utama.

Lebih lanjut, IESR menyoroti potensi risiko gangguan pasokan energi global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah seperti Selat Hormuz. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri jika tidak diantisipasi secara komprehensif.

Dalam jangka pendek, IESR merekomendasikan sejumlah langkah konkret, antara lain penerapan protokol penghematan energi di instansi pemerintah dan swasta, pengurangan perjalanan dinas non-prioritas, serta penguatan pengawasan distribusi BBM. Selain itu, diperlukan komunikasi publik yang transparan guna mencegah kepanikan masyarakat.

Untuk jangka menengah, pemerintah didorong membentuk pusat kendali energi lintas sektor, melakukan diversifikasi sumber energi, serta mempercepat implementasi bahan bakar nabati dan efisiensi energi di berbagai sektor.

Sementara dalam jangka panjang, IESR menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, peningkatan kapasitas cadangan energi, serta percepatan adopsi kendaraan listrik dan transportasi publik yang efisien.

IESR juga mengingatkan bahwa momentum krisis energi global seharusnya menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Transformasi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa depan.

Dengan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, diharapkan Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tekanan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ketahanan energi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sumber: Institute for Essential Services Reform (IESR)