Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan akan mencermati apa-apa saya yang disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota atas Laporan keterangan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan Tahun 2022.
Dimana salah satunya tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dimana SiLPA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan sekitar 600 miliar.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot), Muhaimin mengatakan, Pemkot Balikpapan akan memberikan jawabannya terkait dalam rapat paripurna tentang nota penjelasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2022, nantinya.
“Salah satunya yang menjadi prioritas, misal ada SiLPA yang besar. Kemudian memang ada progres kegiatan dibeberapa OPD tertentu, memang serapannya tidak sampai dengan 50 persen,” ujarnya, Senin (22/5/2023).
Muhaimin juga menambahkan, selain itu juga tentang pengadaan lahan terkait pembebasannya.
“Misalnya pengadaan lahan. Nah itu tentu memang harus menjadi perhatian, karena memang membebaskan lahan ini tidak mudah. Proses dan mekanismenya harus jelas dan pasti, itu juga perlu dilakukan secara kehati-hatian,”ucapnya.
Sedangkan untuk pembangunan fisik, Muhaimin menegaskan, akan menjadi catatan bagi Pemkot Balikpapan, agar bisa perbaiki. Dimana, fungsi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Pemkot Balikpapan, diharapkan secara maksimal.
“Jadi bukan hanya menyerahkan kepada konsultan tetapi juga dari internal, juga masalah koordinasi antar OPD juga tetap menjadi perhatian kami,” tukasnya.
“Jika sudah ada pandangan umum dari fraksi, tentu ada koreksi dan masukan terhadap penyelenggaraan kegiatan LKPJ 2022,” tambahnya.
Muhaimin menjelaskan, akan ada tahapan berikutnya di mana pihaknya akan menjawab pandangan umum Fraksi-fraksi tersebut.
“Setelah itu akan menjadi catatan dan evaluasi. Jadi prosesnya masih ada dua kali, ada jawaban Wali Kota, kemudian ada jawaban akhir fraksi-fraksi. Apa saja kegiatan kita yang menjadi catatan Fraksi pada 2022, akan kita perhatikan kembali untuk tidak terulang kembali di tahun 2023,” tutupnya.
