1

Tahun 2023, BPDB Bangun 4 Tempat Penampung Air Dilengkapi Pompa, Selang dan Nosel

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membangun sebanyak 4 tempat bak penampungan air yang dilengkapi dengan pompa, selang dan nosel untuk pemadam kebakaran.

Upaya ini dilakukan untuk pencegahan dini jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan, tahun 2023 ini, BPBD Kota Balikpapan membangun sebanyak 4 tempat 4 tempat bak penampungan air yang dilengkapi dengan pompa, selang dan nosel untuk pemadam kebakaran.

“4 Titik itu, satu di Kelurahan Karang Jati, satu di Baru Tengah Balikpapan Barat, dan dua lagi saya lupa, tapi sudah mulai dibangun,” ujarnya, Senin (13/11/2023).

Dikatakannya, tempat penampungan air ini berupa bak ukuran 3 x 3 meter berisi air 4-6 meter kubik yang dilengkapi dengan mesin pompa, selang sepanjang 40 meter dan nosel untuk penyemprot air. Dimana, lokasinya ditempatkan dilahan yang rata-rata milik Pemkot Balikpapan.

“Pada umumnya, bak ini berada di lokasi fasum milik Pemkot Balikpapan, misalnya dekat Posyandu” ungkapnya.

Dimana fungsinya, kata Usman, ketika terjadi suatu musibah kebakaran, warga bisa menyemprotkan air yang berada di dalam bak tersebut yang telah dilengkapi dengan mesin pompa, selang dan nosel tersebut.

“Jadi intinya, ini adalah semacam upaya penanggulangan awal agar bencana tidak membesar, dan setelah itu baru PMK dari BPBD datang melakukan pemadaman total,” ucapnya.
Usman mengatakan, dalam pengoperasiannya, pihaknya bekerjasama dengan pihak RT setempat dengan memberikan pelatihan kepada warga sekitar tentang tata cara memadamkan api.

“Kita sudah berikan pelatihan PMK kepada warga sekitar yang beranggotakan masing-masing regunya ada sekitar 5-10 orang, tiap RT ada 2 regu yang kita latih,” ungkapnya.

Usman mengatakan, untuk Tahun 2024 mendatang, program ini juga akan dilanjutkan, namun ia lupa jumlah banyaknya titik bak penampungan air ini akan dibangun.

“Yang jelas tahun 2024 mendatang program ini akan ada lagi, dan jumlahnya lebih dari 4 titik,” tutupnya.




Tahun 2023, Dishub Targetkan Pasang PJU Sebanyak 1.725 Buah

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menargetkan pemasangan sebanyak 1.725 Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU) di seluruh Kota Balikpapan untuk tahun 2023 ini.

Kepala Dishub Kota Balikpapan Adwar Skenda Putra mengatakan, anggaran untuk pemasangan PJU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan tahun 2023 sebanyak Rp25 miliar. Dan ada juga juga bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebanyak Rp13 miliar.

“Jadi Kami telah melakukan pemasangan tiang PJU dan mengganti tiang lampu untuk kawasan Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan Marsma Iswahyudi,” ujarnya, Selasa (31/10/2023).

Edo sapaan akrabnya menambahkan, selain jalan utama di kawasan perkotaan PJU juga dipasang di sejumlah jalan menuju kawasan luar perkotaan seperti Jalan Soekarno Hatta Kilometer (Km) 13, kemudian Jalan Mulawarman dan Jalan Indrakila.

“Pemasangan ini juga ditambah dengan adanya permohonan dari berbagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang mengajukan permohonan sejak tahun 2022. Totalnya hingga kini sebanyak 800 pemohon,” tukasnya.

Dikatakannya, bahwa untuk lingkungan tempat tinggal masyarakat, tempat PJU untuk di atas jalan 4 meter, pihaknya akan melakukan survei terlebih dahulu.

Itu untuk mengetahui penanggung jawab. Karena selain Dishub, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) bahkan kecamatan memiliki kewenangan yang sama. Hanya saja dengan klasifikasi berbeda. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

“Kalau di atas jalan 4 meter masih bisa dicover. Untuk tahun ini permohonan warga untuk pemasangan PJU baru sudah tembus 300 pemohon. Tetapi kalau lampu mati sepanjang kendaraan operasional masuk kami akan ganti langsung,” ungkapnya.

Edo menjelaskan, di tahun depan direncanakan pergantian tiang PJU untuk beberapa titik karena sudah mengalami keropos sehingga mudah roboh.

“Jadi kalau diganti, kami akan lihat juga dari estetikanya,” paparnya.

Pemasangan PJU ini merupakan, program Balikpapan Terang yang diusung Dishub, sampai tahun 2024. Hingga saat ini telah memfasilitasi pemasangan PJU dengan total 15.841 titik. Tahun 2023, penuntasan program akan dilaksanakan dengan menambah dan mengubah beberapa PJU.

Nampak saat malam hari sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan jalan protokol lainnya di Balikpapan, semakin terang benderang dan estetik.
Sedangkan untuk jalan kota, lanjut Edo, pihaknya akan mengganti tiang PJU di jalan Jendral Sudirman, agar estetik kota Balikpapan semakin indah jika dilihat, dimana sebanyak 120 tiang akan diganti.

“Sedangkan lampu PJU yang mati, akan kita ganti. Dan tiang PJU yang rusak akan kita ganti juga,” tuturnya.

Dijelaskannya, bahwa pekerjaan penerangan jalan dibagi kepada pihak kelurahan. PJU di bawah ketinggian empat meter dan di area jalan gang adalah kewenangan kelurahan sesuai Permendagri 130 Tahun 2018.

“Untuk pemeliharaan dibagi ada yang ke kelurahan ada yang ditangani oleh Dishub,” terangnya.

Untuk tahun ini, lanjut Edo, terkait program wali kota yang meminta penerangan Kota Balikpapan terus ditingkatkan. Dishub telah membangun 1.725 PJU baru yang akan berfungsi akhir tahun nanti.




Tahun 2023, DED, Andalalin dan Amdal Lingkungan RS Balikpapan Timur Dilelang

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit tipe D, di Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur.

Rumah Sakit ini akan dibangun sebagai peningkatan status Puskesmas Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan, Kaltim. Kehadiran Rumah Sakit Tipe D di Balikpapan timur ini sebagai salah satu program prioritas Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud untuk bidang Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan, rencana pembangunan rumah sakit tersebut akan direalisasikan pada tahun 2023 ini. Dimana pembangunan Rumah Sakit ini mencakup pembuatan Detail Engineering Design (DED), Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andalalin) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Akan dilelang DED nya, Andalalin dan Amdal lingkungannya. Masuk dalam anggaran tahun ini di semester satu,” ujar, Kamis (2/3/2023).

Dio sapaan akrabnya mengatakan, dalam pelaksanaan lelang pembangunan untuk tahun ini, menyangkut DED, Andalalin dan Amdal telah dialokasikan anggaran mencapai Rp 5 miliar.

“Untuk lahan Puskesmas Lamaru sudah melalui feasibility studi, yakni studi kelayakan yang diketahui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa mengatakan sesuai dengan visi misi Wali Kota Balikpapan dan tentunya, pihaknya siap mengawal pembangunan rumah sakit, salah satunya di wilayah Balikpapan Timur.

“Kita sudah selalu menyuarakan itu, bahwa bukan hanya di Balikpapan Timur, idealnya itu di setiap wilayah di Balikpapan ini Pemerintah Kota (Pemkot) hadir untuk memastikan pelayanan ke masyarakat termasuk dibangunnya rumah sakit,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, kondisi anggaran mencukupi untuk merealisasikan pembangunan rumah sakit di kawasan itu. Sehingga upaya pemerataan fasilitas kesehatan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana.

“Kita berharap kondisi anggaran bisa mendukung. Hal ini tentunya juga terkait dengan visi misi Walikota Balikpapan. Tentunya siap mengawal,” tutupnya.

 




Tahun 2023, Dishub Bakal Gencar Razia Truk ODOL

Balikpapan,Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan telah menargetkan di tahun 2023 mendatang, di Kota Beriman sudah terbebas dari Truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

Untuk itu Dishub Kota Balikpapan berencana akan menggencarkan razia terhadap Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang berkeliaran di Kota Balikpapan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Elvin Junaidi mengatakan, pihaknya akan menggencarkan razia rutin guna menertibkan keberadaan angkutan ODOL yang kembali banyak beredar terutama di luar jam edar yang ditentukan.

“Kami mulai saat ini bersama Satpol PP, TNI dan Polri tengah menggencarkan razia rutin. Di mana salah satunya menyasar kendaraan Odol,” ujar, Senin (5/12/2022).

Elvin sapaan akrabnya menambahkan, diselenggarakannya razia rutin ini semata-mata dalam rangka agar para pengemudi angkutan barang dan penumpang dapat tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Selain itu juga, katanya, petugas gabungan juga menjaring mobil barang dan angkutan penumpang umum yang tidak melakukan uji KIR secara berkala dan tidak melengkapi surat-surat kendaraan lainnya.

“Kami juga melibatkan petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Kendaraan yang tidak melakukan uji KIR secara berkala dan tidak melengkapi surat-surat kendaraan lainnya dilakukan tindakan,” ungkapnya.

Diakuinya, berdasarkan hasil Razia terhadap truk Odol yang selama ini dilakukan, maka rata-rata pada umumnya truk odol tersebut berasal dari luar daerah.

“Kebanyakan Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang beroperasi di Kota Balikpapan ini berasal dari luar kota,” tegasnya.

Hal ini pun menjadi perhatian khusus saat razia digelar.Komitmen ini, juga ada kaitannya dengan kecelakaan maut di perempatan traffic light simpang Muara Rapak.

“Karena ketika razia tak digencarkan para truk ini kembali kucing-kucingan. Sementara untuk menerapkan posko seperti sebelumnya, personil kami terbatas,” tandasnya.




Tahun 2023, BPJS Kesehatan Gratis Berlanjut Dengan Anggaran Rp97 Miliar

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan memastikan akan melanjutkan program pembiayaan iuran BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Balikpapan di tahun 2023 mendatang.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, DPRD dan Pemkot Balikpapan bahkan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 97 miliar anggaran yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2023.

“Besaran anggaran mengalami meningkat dibanding tahun 2022 ini, yang hanya dialokasikan Rp 69 miliar,” ujarnya, Kamis (10/11/2022).

Penambahan anggaran tersebut, sambungnya, terjadi karena adanya penambahan jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai penerima program BPJS Kesehatan gratis tersebut.

“Memang terjadi penambahan besar anggaran untuk pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakat. Hal itu karena adanya penambahan data,” jelasnya.

Terkait program ini, katanya, DPRD Balikpapan juga telah meminta kepada Pemkot Balikpapan agar melakukan klasifikasi terhadap daftar penerima program BPJS Kesehatan.

“Nanti itu ke depannya akan diklasifikasikan kalau dia sudah dapat dari pusat. Tidak lagi dibantu oleh daerah,” tegasnya.

Abdulloh mengatakan, program pemberian iuran BPJS Kesehatan gratis ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah situasi perekonomian yang terancam memasuki resesi.

“Terkait arahan dari presiden untuk menyisihkan anggaran daerah dalam meringankan beban masyarakat terhadap dampak inflasi yang terjadi pada dasarnya kami sudah melakukan itu. Bahkan kalau bicara Kota Balikpapan bukan hanya itu yang diberikan, tapi sudah ada program BPJS yang bertujuan untuk meringankan masyarakat. Bahkan program BPJS yang diberikan oleh pemerintah Kota Balikpapan itu diberikan tanpa melihat kasta. Semua yang berhak boleh mendapatkannya,” paparnya.

Selain itu, pemerintah juga sudah merealisasikan penyaluran seragam sekolah sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat.




Tahun 2023, Disdikbud Akan Angkat 700 Guru Lewat Jalur P3K

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mengusulkan penambahan sekitar 700 guru kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2023 mendatang. Penambahan guru ini akan dilakukan melalui proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Purnomo mengatakan, Pemkot Balikpapan pada dasarnya masih kekurangan tenaga guru, untuk itu melalui program P3K mengusulkan untuk penambahan tenaga guru.

“Kemarin kita ajukan sebanyak 700-an lebih untuk penerimaan jalur umum P3K pada tahun 2023 mendatang. Dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Kemenpan (Kementerian Aparatur Pemberdayaan Aparatur Negara),” ujarnya, Rabu (2/11/2022).

Purnomo menambahkan, pengajuan pengadaan tenaga guru melalui P3K ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Permenpan) yang menyebutkan bahwa di daerah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honor.

Tetapi tenaga honor yang ada ini dimaksimalkan untuk bisa menjadi P3K melalui proses seleksi sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

“Jadi mereka ini akan melalui seleksi kalau mereka lulus nanti diangkat sebagai P3K dengan kontrak selama 5 tahun. Memang untuk mengangkat honor lagi itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Jadi honor yang ada ini dimaksimalkan untuk ikut seleksi, tapi kalau dia tidak lulus akan tetap sebagai honor,” paparnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan ini mengatakan, saat ini jumlah tenaga honor guru telah melebihi dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana jumlahnya mencapai 8.000 orang lebih. Jumlah tersebut belum termasuk dalam yang menduduki jabatan di struktur dalam sekolah.

“Pada dasarnya mereka (honorer) itu kan ada masanya, yang akan diberhentikan setelah masuk masa usia pensiun itu di usia 58 tahun seperti ASN,” tutupnya.




Tahun 2023, Daerah Penghasil Sawit Bakal Dapat DBH Sawit

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota penghasil sawit saat ini tengah mengusulkan Dana Bagi Hasil (DBH) terkait pengelolaan kelapa sawit ke pemerintah pusat.

Usulan ini mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang tertulis pada Pasal 123 juga memungkinkan DBH pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) lainnya, tak hanya kelapa sawit.

“Gubernur Kaltim juga menginisiasi pertemuan dengan para gubernur daerah penghasil kelapa sawit lainnya di Bali beberapa waktu lalu dan kemudian di Jakarta,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim Ismiati.

Dikatakan, Ismiati rapat koordinasi provinsi penghasil sda kelapa sawit seluruh Indonesia dan kabupaten/kota se Kaltim ini sebagai salah satu langkah persiapan daerah jika usulan itu diterima.

“Titik akhirnya itu semua provinsi daerah penghasil kelapa sawit menyurati kepada pemerintah pusat untuk mengusulkan kiranya dapat diakomodir usulan DBH kelapa sawit ini,” jelasnya.

Menurut informasi yang diterima, lanjut Ismiati, dalam beberapa kesempatan di forum-forum resmi, Kementerian Keuangan menyatakan akan mengakomodir hal tersebut dalam rangka untuk mendukung infrastruktur atau pembiayaan lingkungan sebagai dampak dari pengelolaan kelapa sawit.

“Insyaallah, tahun 2023 sudah bisa direalisasikan untuk DBH kepala sawit ini,” ungkapnya.

Adapun usulan terkait DBH yang dimaksud tersebut dirincikan Ismiati dengan persentase 90 persen masuk ke pendapatan daerah penghasil kelapa sawit.
sebanyak 10 persennya kepada pemerintah pusat. Dari 90 persen itu 45 persen untuk kabupaten/kota dan 35 persen untuk provinsi.

“Tapi kita belum tahu pemerintah pusat mengakomodasinya seperti apa dan skemanya bagaimana,” lanjut Ismiati.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Ujang Rahmad mengatakan, Kaltim memiliki kebun sawit seluasnya 3,5 juta hektar dengan olahan TBS sebanyak 17 juta dan produksi CPO-nya 3,7 juta ton.

“Nah kami berharap angka-angka tadi menjadi dasar pertimbangan pemerintah pusat untuk menerbitkan kebijakan pembagian DBH SDA tersebut, angkanya berapa, kita minta yang sebesar-besarnya,” tutupnya.




Tahun 2023, PLN Kaltimra Akan Bangun Listrik Desa PLTS di 14 Lokasi

Balikpapan, Gerbangkaltim.com -PLN Unit Induk Wilayah Kalitimra di tahun 2023 mendatang berencana mengoperasionalkan listrik desa bertenaga surya atau PLTS di 14 titik wilayah terpencil dan pedalaman Kalimantan Timur dan Utara.

Saat tim Energi Baru Terbarukan (EBT PLN) Pusat melakukan survei dan kajian.

“14 titik itu gunakan PLTS direncanakan 2023 sudah beroperasi di Kaltim dan Kaltara,” ungkap GM PLN UIW Kaltimra Saleh Siswanto tanpa menyebutkan lokasinya, saat buka puasa bersama stakeholder ddan media, Rabu (27/4/2022).

Menurutnya, untuk wilayah terpencing dan isolasi sangat memungkinkan dibangunan PLTS namun konsepan in tidak dapat diterapkan secara menyeluruh di daerah terbuka atau perkotaan mengingat terbatasnya lahan.

“PLTS tidak seluruhnya. PLTS plts terbatasnya lahan, untuk satu MW butuh 1,5 hektar satu lapangan bola,” sebutnya didampingi Humas PLN UIW Kaltimra Zulkarnain.

Padahal dengan energi surya ini, 1 megawatt bisa menghasilkan listrik untuk menerangi 1 kecamatan sekitar 1000 KK dengan komsumsi listrik sekitar 1000 VA.

“Selain PLTS, juga akan dibangun PLTA di Sungai Klei dan Sungai Mentarangan dengan kapasitas dibawah 100 MW. “Itu di RUPTL sudah tercantum,” ujarnya.

Dalam rencana jangka panjang kelistrikan di kaltimra, juga akan dibangun PLTA atau Kayan Hidro Energi yang memiliki potensi listrik hingga 10 ribu MW, di Kaltara.

“Beban puncak se pulau Kalimantan ya sekitar 2500 MW, ini potensinya sampai 10 ribu MW. Memang pembangunan bertahap tapi itu bukan PLN yang bangun itu dari IPP. Tapi kita terserah dari pemerintah apakah kelebihan dibeli PLN kita siap, karena PLN penugasan,”bebernya.

Sementara untuk Planning tahun 2060 kedepan, PLN harus zero emisi. Seluruh pembangkita berbahan bakar fosil akan diistirahatkan (retire).

PLN salah satu mengembangkan pembangkit listrik tenaga air atau hidro sepeti di Kayan, Kaltara, Klei dan Mentarang disamping juga mengembangkan pembangunan PLTS di wilayah terpencil dan pedalaman dengan program listrik desa.