Wakil Panglima TNI Tinjau Penangan Karhutla Kaltim, Tekankan Sinergi dan OMC

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang terjadi di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut berlangsung di Base Operation Lanud Dhomber Balikpapan, Sabtu (22/8/2026).

Tandyo Budi Revita tiba menggunakan pesawat jet VVIP Falcon 8X A-0801. Kedatangannya disambut langsung Komandan Lanud Dhomber Balikpapan Kolonel Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kasdam Kodam VII/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, serta sejumlah pejabat dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), TNI, Polri, BMKG, dan instansi terkait.

Tidak lama berselang, Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat juga tiba di Base Operation Lanud Dhomber menggunakan pesawat Beechjet/P-8001.

Wakil Panglima TNI bersama Dankor Brimob kemudian mengikuti pertemuan dengan sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan untuk membahas kondisi karhutla serta kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur.

Danlanud Dhomber Balikpapan, Kolonel Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana mengatakan, dalam pertemuan tersebut Wakil Panglima TNI mendapat paparan dari berbagai pihak mengenai kondisi terkini di lapangan.

“Beliau tadi sudah mendengarkan paparan dari semua stakeholder yang ada di Balikpapan, baik itu dari Meteorologi Bandara, kemudian dari BMKG, dari BNPB daerah, kemudian ada juga paparan dari Kodam, dari Polda, dan juga kru yang akan melaksanakan misi,” kata I Gusti.

Danlanud Dhomber Balikpapan, Kolonel Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana.

Menurut dia, Wakil Panglima TNI mengapresiasi langkah penanganan yang telah dilakukan sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi karhutla dan kekeringan.

“Beliau mengapresiasi dan menekankan bahwa kegiatan penanggulangan akibat dari kebakaran hutan ini, termasuk kekeringan yang saat ini melanda Kalimantan, agar seluruh personel ataupun pihak-pihak yang terlibat untuk selalu menjalin kebersamaan,” ujarnya.

I Gusti menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara sendiri-sendiri. Sinergi antarlembaga diperlukan agar titik panas maupun titik api dapat segera ditangani.

“Kolaborasi dari seluruh stakeholder dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama bersinergi dan saling bahu-membahu,” katanya.

Dalam penanganan kondisi tersebut, TNI Angkatan Udara juga mendapat peran dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi ini ditujukan untuk membantu menghadirkan hujan di wilayah yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi kekeringan dan meningkatnya ancaman karhutla.

Sorga mengatakan, dalam pelaksanaan OMC, pihaknya diminta fokus menjalankan misi sesuai wilayah kerja yang telah ditentukan. Pemantauan kondisi atmosfer dan pertumbuhan awan menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan efektivitas operasi.

“Kita sebagai TNI AU, terutama dalam misi operasi modifikasi cuaca, diminta untuk fokus sesuai dengan wilayah kerja yang diberikan. Kita bekerja sama dengan BMKG dan OIKN untuk selalu memantau kemungkinan-kemungkinan yang ada,” jelasnya.

Menurut Sorga, pemantauan pertumbuhan awan harus dilakukan secara detail agar penyemaian dalam OMC dapat berlangsung secara efektif.

“Artinya pertumbuhan awan yang ada di area secara detail kita harus ketahui sehingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini bisa berjalan dengan efektif,” ujarnya.

Meski demikian, I Gusti menekankan, seluruh pelaksanaan operasi tetap harus mengutamakan faktor keselamatan.

“Kemudian tetap mengutamakan keselamatan terbang dan kerja,” tegasnya.

Kunjungan Wakil Panglima TNI dan Dankor Brimob tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan di Kalimantan Timur.

Pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, BNPB, OIKN, serta unsur terkait lainnya didorong untuk terus memperkuat koordinasi agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.