Wakil Wali Kota Balikpapan Pastikan SILPA 2025 Aman, Perbaikan Jaringan Air Bersih dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas
Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan program prioritas pada 2026. Selain itu, perbaikan jaringan air bersih, penanganan banjir, hingga penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu menjadi fokus pemerintah dalam perencanaan anggaran ke depan.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (13/7/2026).
Menurut Bagus, salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam pembahasan adalah pelayanan air bersih. Ia mengakui gangguan distribusi air beberapa waktu lalu akibat kebocoran pipa sempat menimbulkan keresahan masyarakat.
“Ada beberapa hal yang berkembang di masyarakat, salah satunya terkait pelayanan air bersih. Beberapa minggu lalu memang terjadi kebocoran pipa di beberapa lokasi yang sempat menimbulkan keresahan warga. Karena itu kami tetap memprogramkan perbaikan jaringan pipa yang ada,” kata Bagus.
Ia menjelaskan, sebagian besar jaringan pipa milik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) telah berusia sekitar 40 tahun karena dibangun sejak era 1980-an. Kondisi tersebut membuat pemerintah terus melakukan pembenahan secara bertahap agar pelayanan air bersih semakin optimal.
Selain mengganti jaringan pipa yang sudah tua, Pemkot bersama PTMB juga berupaya meningkatkan kapasitas air baku melalui pengerukan Waduk Manggar serta optimalisasi kolam-kolam retensi di sejumlah kawasan perumahan.
“Optimalisasi sumber air baku ini cukup signifikan untuk menambah volume produksi. Bahkan ada tambahan sekitar 50 liter per detik yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Balikpapan Barat,” ujarnya.
Pada tahun ini, lanjut Bagus, pemerintah juga menargetkan sekitar 12 ribu sambungan rumah baru. Program tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan pembangunan jaringan pipa induk di berbagai wilayah.
“Tahun ini hampir 12 ribu sambungan baru akan kita bangun. Memang penyebarannya tidak terpusat di satu wilayah karena menyesuaikan keberadaan jaringan induk. Kita kerjakan secara bertahap sambil menyiapkan kajian investasi yang lebih besar ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bagus juga menyinggung pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu yang sempat terhenti. Ia mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjadi dasar pemerintah memutus kontrak dengan penyedia jasa yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
“Karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, kontraknya diputus. Kami berharap pembangunan dapat kembali dianggarkan pada APBD 2027 melalui pembahasan RKPD dan KUA-PPAS bersama DPRD,” jelasnya.
Sementara terkait penanganan banjir, Pemkot tetap menempatkan pembebasan lahan sebagai salah satu strategi utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, khususnya di kawasan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Setiap tahun kami mengupayakan pembebasan lahan. Harapannya, langkah ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan banjir, terutama di wilayah hilir. Saya berharap dalam tiga tahun ke depan penanganan banjir bisa semakin tuntas,” ucap Bagus.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan memang sudah dialokasikan, meski nilainya masih terbatas. Karena itu, Pemkot berharap adanya dukungan dan sinkronisasi dengan DPRD agar penganggaran dapat diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
“Ada anggarannya, tetapi masih sangat minimal. Kami berharap DPRD juga memberikan masukan sehingga ada sinkronisasi dalam pembahasan bersama TAPD untuk memperkuat penanganan banjir, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan lahan,” katanya.
Mengenai SILPA Tahun Anggaran 2025, Bagus menegaskan kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, sebagian besar SILPA terbentuk akibat efisiensi proses lelang serta adanya sejumlah program yang realisasinya lebih rendah dari perkiraan, bukan karena kegagalan pelaksanaan anggaran.
“SILPA ini justru akan menjadi penguatan pembiayaan pada tahun 2026. Efisiensi hasil lelang dan beberapa anggaran yang tidak terserap menjadi penyebab utamanya. Nilai ketidakserapan itu relatif kecil dan seluruhnya akan dikelola sesuai ketentuan keuangan daerah sehingga bisa langsung dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan berikutnya,” ujar Bagus.
Pemkot Balikpapan mencatat SILPA sebesar Rp479,23 miliar. Nilai tersebut terbentuk dari efisiensi pelaksanaan anggaran, termasuk penghematan hasil proses lelang serta adanya sejumlah kegiatan yang realisasinya lebih rendah dari perkiraan, bukan karena kegagalan pelaksanaan program.
“SILPA ini justru akan menjadi penguatan pembiayaan pada tahun 2026. Efisiensi hasil lelang dan beberapa anggaran yang tidak terserap menjadi penyebab utamanya. Nilai ketidak terserapan itu relatif kecil dan seluruhnya akan dikelola sesuai ketentuan keuangan daerah sehingga bisa langsung dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan berikutnya,” kata Bagus.
Ia menambahkan, dana SILPA tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan berbagai program prioritas, termasuk penanganan banjir, peningkatan pelayanan air bersih, serta program pembangunan lain yang telah direncanakan dalam APBD 2026 sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).
BACA JUGA
