IESR Dorong Reformasi Jaringan Listrik Hadapi El Nino

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menyampaikan pentingnya reformasi jaringan listrik nasional untuk menghadapi cuaca ekstrem, El Nino, dan krisis iklim.

Gerbangkaltim.com, Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dalam dua bulan terakhir harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk segera mempercepat reformasi jaringan listrik nasional.

Menurut IESR, sistem ketenagalistrikan tidak cukup hanya dirancang untuk bekerja stabil dalam kondisi normal. Jaringan listrik nasional juga perlu memiliki ketahanan menghadapi cuaca ekstrem, dampak krisis iklim, perubahan pola konsumsi listrik, hingga peningkatan penggunaan energi terbarukan.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan gangguan pada satu titik jaringan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas apabila sistem transmisi, distribusi, dan pembangkitan belum dirancang dengan tingkat ketahanan yang memadai.

“Pemadaman listrik di Sumatera perlu dibaca sebagai sinyal bahwa sistem kelistrikan Indonesia membutuhkan reformasi jaringan. Cuaca ekstrem dan krisis iklim dapat mengganggu transmisi, distribusi, maupun pembangkit,” kata Deon dalam Webinar Reformasi Jaringan Listrik Indonesia, Selasa (7/7/2026).

IESR menyoroti risiko El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada September hingga Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan BMKG, fenomena El Nino disebut telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air di bendungan, terutama jika terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Penurunan debit air dapat berdampak langsung terhadap kapasitas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.

IESR mencatat, saat El Nino kuat pada 2015, sekitar 80 persen PLTA di Indonesia mengalami defisit air yang menyebabkan penurunan produksi listrik. Sementara pada El Nino 2023, gangguan pasokan listrik juga terjadi di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya akibat penurunan daya dari PLTA Poso.

Daya pasok PLTA Poso saat itu dilaporkan turun dari sekitar 500 megawatt menjadi sekitar 160 megawatt. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap sumber energi tertentu dapat meningkatkan risiko apabila sistem belum memiliki fleksibilitas yang cukup.

Deon menyebut Indonesia perlu memetakan kemungkinan gangguan yang terjadi secara bersamaan, seperti turunnya pasokan listrik dari PLTA, berkurangnya efisiensi pembangkit berbahan bakar fosil, serta kenaikan kebutuhan listrik dalam waktu yang sama.

“Skenario seperti ini perlu diuji dalam perencanaan sistem kelistrikan nasional. Kita tidak bisa lagi merancang sistem hanya berdasarkan kondisi normal,” ujarnya.

IESR mengusulkan tiga langkah awal untuk membangun jaringan listrik yang lebih tangguh. Pertama, modernisasi dan pembaruan aturan jaringan listrik atau grid and distribution code agar mampu mengakomodasi pembangkit energi terbarukan variabel, termasuk pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu.

Kedua, pemerintah perlu menyusun strategi nasional pengembangan jaringan listrik jangka panjang dengan standar ketahanan iklim yang lebih maju. Strategi tersebut perlu memasukkan indikator keandalan yang ketat serta proyeksi risiko El Nino ekstrem, banjir, dan longsor.

Ketiga, IESR mendorong percepatan integrasi distributed energy resources atau DER melalui pemanfaatan teknologi jaringan pintar. Pemanfaatan PLTS atap, baterai, hingga baterai kendaraan listrik dapat dioptimalkan melalui digitalisasi jaringan atau smart grid.

Melalui reformasi jaringan listrik, Indonesia dinilai dapat memperkuat keandalan pasokan energi sekaligus mendukung percepatan transisi menuju energi bersih. Langkah tersebut juga penting untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur kelistrikan dan memberikan kepastian bagi investasi energi di masa depan.