Lantik 90 Pejabat, Bupati Paser Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

PASER, Gerbangkaltim.com– Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, melantik dan mengambil sumpah/janji 90 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, Senin (26/10/2026). Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Lou Bepekat, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, itu sekaligus dirangkai dengan pengukuhan pejabat menyusul perubahan nomenklatur sejumlah perangkat daerah.

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 62 orang merupakan pejabat struktural, terdiri dari tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT), 27 pejabat administrator, dan 32 pejabat pengawas. Sementara itu, 28 pejabat lainnya merupakan pejabat fungsional yang dilantik melalui perpindahan jabatan.

Dalam arahannya, Fahmi menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan tersebut tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau perubahan administratif. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1. Bapperida diminta perkuat perencanaan berbasis riset

Salah satu perubahan nomenklatur yang menjadi perhatian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menjadi Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Bapperida).

Fahmi berharap perubahan tersebut mendorong penguatan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis riset, data ilmiah, inovasi, dan kajian yang mendalam.

Ia mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau mengulang program tahun sebelumnya tanpa mengevaluasi kebutuhan dan urgensinya.

Menurutnya, setiap program pemerintah harus disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sehingga anggaran dan sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara efektif.

2. Damkarmat dituntut tingkatkan kemampuan penyelamatan

Selain Bapperida, perubahan nomenklatur juga terjadi pada Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat).

Perubahan ini diharapkan diikuti dengan perluasan kemampuan personel dalam menangani berbagai kondisi darurat. Tugas Damkarmat tidak hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup penyelamatan korban kecelakaan, evakuasi satwa liar, serta operasi penyelamatan di air dan medan berbahaya.

Fahmi meminta peningkatan kompetensi dan profesionalisme personel agar mampu menjalankan tanggung jawab yang semakin luas secara cepat dan responsif.

3. Kinerja pejabat harus mendukung visi Paser TUNTAS

Bupati juga meminta pejabat administrator dan pengawas untuk mendukung kepala perangkat daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Paser TUNTAS, yakni Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera.

Ia menekankan pentingnya kinerja aparatur yang berorientasi pada hasil dan memiliki indikator terukur.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, kesejahteraan sosial, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dengan demikian, keberhasilan pejabat tidak hanya dinilai dari pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Camat diminta tuntaskan persoalan di wilayah

Dalam kesempatan tersebut, Fahmi turut memberikan arahan khusus kepada para camat agar lebih aktif menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing.

Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya antisipasi kebakaran hutan dan lahan, penyelesaian sengketa lahan, serta penanganan aspirasi masyarakat Desa Damit terkait alih fungsi lahan PTPN IV.

Selain itu, penyelesaian persoalan tapal batas desa di Kecamatan Muara Samu juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Khusus Camat Tanjung Harapan, Fahmi meminta optimalisasi pelayanan bagi masyarakat pesisir. Upaya tersebut mencakup mendorong pemerataan akses listrik, air bersih, dan pembangunan infrastruktur.

Arahan ini menegaskan pentingnya peran camat sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam merespons persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

5. Pejabat diminta jaga integritas dan profesionalisme

Menutup arahannya, Fahmi mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga integritas, profesionalisme, etika kerja, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kebijakan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan sekadar kedudukan administratif.

Karena itu, setiap pejabat diminta bekerja secara terarah, terukur, dan bertanggung jawab agar pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif.

Melalui pelantikan tersebut, Pemkab Paser diharapkan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendukung pembangunan daerah sesuai visi Paser TUNTAS.  (adv)