Atasi Kelangkaan BBM Subsidi, Pemkab PPU Siapkan SPBU Milik BUMD

Penajam Paser Utara, Gerbangkaltiam.com — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyiapkan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik daerah untuk mengatasi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. SPBU tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Benuo Taka. Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU ini dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih terkontrol sekaligus menekan praktik pengetapan. Rencana pembangunan SPBU itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati PPU Mudyat Noor bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Kantor Bupati PPU, Jumat (4/9/2026). Mudyat mengatakan, pembangunan SPBU milik pemerintah daerah menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. "Ini upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi. Rencana kita mendirikan SPBU pemerintah agar BBM bersubsidi ini bisa kita kendalikan dan jumlah kuotanya tepat," kata Mudyat seusai rapat. Menurut dia, pengelolaan SPBU secara langsung oleh BUMD juga diharapkan dapat mengurangi praktik pengetapan BBM yang selama ini menjadi salah satu persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi. "Sehingga tidak ada lagi istilah pengetapan di mana-mana, dan pelayanan kita kepada masyarakat bisa jauh lebih baik," ujarnya. Mudyat menegaskan, pembangunan SPBU tersebut direncanakan menggunakan modal murni BUMD PT Benuo Taka tanpa melibatkan pihak ketiga. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. "Kita berharap ini dilaksanakan murni oleh BUMD. Kalau melibatkan pihak ketiga, kita khawatir proses pengetapan ini masih tetap berjalan," kata Mudyat. Selain berfungsi sebagai sarana pengendalian distribusi BBM, Mudyat berharap pengelolaan SPBU dapat memberikan tambahan pendapatan bagi BUMD. Karena itu, ia meminta PT Benuo Taka mempelajari sistem bisnis dan mekanisme pengelolaan SPBU secara menyeluruh sebelum pembangunan direalisasikan. "Kami juga meminta BUMD untuk berkonsultasi dan mempelajari sistem bisnisnya, sehingga selain mengendalikan BBM, ini bisa menjadi tambahan pemasukan bagi Perumda," tuturnya. Disiapkan di Kawasan Korpri Lokasi SPBU milik daerah tersebut direncanakan berada di kawasan Korpri, PPU. Lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki akses jalan yang cukup luas untuk menampung antrean kendaraan di dalam area SPBU. Dengan demikian, antrean kendaraan diharapkan tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan umum. Selain untuk kebutuhan masyarakat umum, distribusi BBM bersubsidi nantinya diarahkan secara terkoordinasi untuk mendukung sejumlah sektor, termasuk transportasi, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Rencana tersebut mendapat respons positif dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan. Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemkab PPU terkait rencana penambahan titik layanan SPBU tersebut. "Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyambut baik rencana Pemkab PPU untuk menambah titik layanan SPBU melalui PT Benuo Taka," kata Edi. Menurut Edi, penambahan SPBU dapat memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus membantu kelancaran pelayanan di lapangan. "Kami melihat ini sebagai langkah positif untuk memperluas akses BBM bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pelayanan di lapangan," ujarnya. Meski demikian, Edi menegaskan, pembangunan SPBU baru tetap harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku, termasuk persyaratan terkait lokasi dan aspek teknis. "Kami siap berkoordinasi dengan Pemkab PPU. Tentunya setiap rencana penambahan titik layanan tetap perlu memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari sisi lokasi maupun persyaratan teknis lainnya," katanya. Edi berharap apabila rencana tersebut terealisasi, keberadaan SPBU baru dapat semakin mendekatkan akses BBM kepada masyarakat PPU dan membuat pelayanan distribusi BBM berjalan lebih lancar. Jum'at (4/9/2026).

SPBU tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Benuo Taka. Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU ini dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih terkontrol sekaligus menekan praktik pengetapan.

Rencana pembangunan SPBU itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati PPU Mudyat Noor bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Kantor Bupati PPU, Jumat (4/9/2026).

Mudyat mengatakan, pembangunan SPBU milik pemerintah daerah menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.

“Ini upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi. Rencana kita mendirikan SPBU pemerintah agar BBM bersubsidi ini bisa kita kendalikan dan jumlah kuotanya tepat,” kata Mudyat seusai rapat.

Menurut dia, pengelolaan SPBU secara langsung oleh BUMD juga diharapkan dapat mengurangi praktik pengetapan BBM yang selama ini menjadi salah satu persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi.

“Sehingga tidak ada lagi istilah pengetapan di mana-mana, dan pelayanan kita kepada masyarakat bisa jauh lebih baik,” ujarnya.

Mudyat menegaskan, pembangunan SPBU tersebut direncanakan menggunakan modal murni BUMD PT Benuo Taka tanpa melibatkan pihak ketiga.

Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.

“Kita berharap ini dilaksanakan murni oleh BUMD. Kalau melibatkan pihak ketiga, kita khawatir proses pengetapan ini masih tetap berjalan,” kata Mudyat.

Selain berfungsi sebagai sarana pengendalian distribusi BBM, Mudyat berharap pengelolaan SPBU dapat memberikan tambahan pendapatan bagi BUMD.
Karena itu, ia meminta PT Benuo Taka mempelajari sistem bisnis dan mekanisme pengelolaan SPBU secara menyeluruh sebelum pembangunan direalisasikan.

“Kami juga meminta BUMD untuk berkonsultasi dan mempelajari sistem bisnisnya, sehingga selain mengendalikan BBM, ini bisa menjadi tambahan pemasukan bagi Perumda,” tuturnya.

Disiapkan di Kawasan Korpri
Lokasi SPBU milik daerah tersebut direncanakan berada di kawasan Korpri, PPU. Lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki akses jalan yang cukup luas untuk menampung antrean kendaraan di dalam area SPBU.

Dengan demikian, antrean kendaraan diharapkan tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan umum.
Selain untuk kebutuhan masyarakat umum, distribusi BBM bersubsidi nantinya diarahkan secara terkoordinasi untuk mendukung sejumlah sektor, termasuk transportasi, pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Rencana tersebut mendapat respons positif dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemkab PPU terkait rencana penambahan titik layanan SPBU tersebut.

“Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyambut baik rencana Pemkab PPU untuk menambah titik layanan SPBU melalui PT Benuo Taka,” kata Edi.

Menurut Edi, penambahan SPBU dapat memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus membantu kelancaran pelayanan di lapangan.

“Kami melihat ini sebagai langkah positif untuk memperluas akses BBM bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pelayanan di lapangan,” ujarnya.

Meski demikian, Edi menegaskan, pembangunan SPBU baru tetap harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku, termasuk persyaratan terkait lokasi dan aspek teknis.

“Kami siap berkoordinasi dengan Pemkab PPU. Tentunya setiap rencana penambahan titik layanan tetap perlu memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari sisi lokasi maupun persyaratan teknis lainnya,” katanya.

Edi berharap apabila rencana tersebut terealisasi, keberadaan SPBU baru dapat semakin mendekatkan akses BBM kepada masyarakat PPU dan membuat pelayanan distribusi BBM berjalan lebih lancar.